BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan lebih mempublikasikan data penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
Hal itu disampaikan Ketua Umum PMII Bangkalan, Arif Qomaruddin saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Disdik Bangkalan, Senin (27/07).
Menurutnya, ketidakterbukaan data penerima PIP dapat membuka peluang bagi para oknum untuk mengambil keuntungan dari program yang diperuntukkan bagi siswa miskin itu.
“PIP terkesan menjadi lahan mencari keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Padahal, keterbukaan informasi PIP itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2020,” kata dia.
Selain keterbukaan data PIP, PMII juga meminta disdik Bangkalan agar lebih serius mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan lebih mengoptimalkan peran korwil di setiap kecamatan serta meminta agar insentif guru ngaji dan madin harus tepat sasaran.
“Disdik juga harus merealisasikan e-sistem, meningkatkan infrastruktur sekolah dan menyetop pungli insentif guru ngaji dan madin,” lanjut arif.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika mengatakan, tuntutan PMII terkait PIP itu sifatnya kasuistik, karena hal itu tidak secara massif terjadi di seluruh Kabupaten Bangkalan.
“Jadi PIP di desa itu sulit untuk diberikan by person (secara perorangan), karena antara yang menerima dan yang tidak sama-sama miskin, sehingga tokoh masyarakat dan kepala sekolah sepakat untuk dibagi rata, contohnya dibelikan seragam dan sebagainya,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, temuan yang dibawa oleh PMII itu adalah temuan pada tahun 2018 yang pada saat itu dia belum menjadi kepala Disdik Bangkalan. Sehingga dia mengaku tidak tahu kebijakannya.
“Kalau untuk tahun 2020 ini, saya sudah mewanti-wanti kepada korwil agar tidak bermain-main dengan PIP, karena ini milik siswa miskin,” lanjut dia.
Kemudian, terkait infrastruktur sekolah, pihaknya mengaku harus bertahap, karena jumlah sekolah di Kabupaten Bangkalan baik SD maupun SMP tidak sedikit, sehingga harus menggunakan skala prioritas.
“Ketersediaan anggaran negara kita kan terbatas, makanya kita menggunakan skala prioritas agar tidak menyalahi aturan,” kata dia.
Terkait insentif guru ngaji dan madin, Bambang menjelaskan, program itu ada tim verifikasi kabupaten dan Kecamatan yang diangkat oleh Bupati. Namun meski begitu, dia mengaku, sudah menindaklanjuti ke tim verifikasi kabupaten.
“Jadi untuk insentif guru ngaji dan madin ini ada tim verifikasi kabupaten dan kecamatan dan laporan dari teman-teman sudak kami tindaklanjuti ke tim verifikasi kabupaten,” ucap dia.
Diketahui, setelah unjuk rasa di disdik, PMII melanjutkan aksi ke gedung DPRD Bangkalan. Ke DPRD, PMII meminta agar legislatif tidak menutup mata terhadap kondisi pendidikan di Bangkalan.
Selain itu, mereka juga meminta agar DPRD Bangkalan meningkatkan fungsi kontrolingnya terhadap dinas mitranya terutama dinas pendidikan serta proaktif terhadap kondisi pendidikan di Bangkalan.
Menemui massa aksi, ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, pihaknya tidak main-main dalam pengawasan terhadap dinas mitranya. Bahkan dia juga meminta jika ada temua agar segera dilaporkan kepadanya.
“Kami tidak main-main, kalau memang ada temuan, bisa langsung dilaporkan kepada kami agar bisa segera kami tindaklanjuti,” ucap dia. (Moh Iksan)
