BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangkalan diduga tidak tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Mathur Husyairi selaku Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaka Jatim.
Pihaknya melakukan audiensi ke Dinas Sosial (Dinsos) bersama masyarakat yang tidak tersentuh bantuan tersebut. Salah satunya adalah dengan masyarakat Desa Benangkah, Jum’at (22/02/2019).
Ketika audiensi Mathur Husyairi meminta agar pendamping PKH melakukan validasi ulang data yang sudah ada. Sebab, Selama ini masih banyak penerima bantuan tersebut tidak layak mendapatkan PKH.
“Jika masyarakat yang menerima PKH sudah mampu dicoret saja, tidak perlu takut,” tegas aktivis antikorupsi itu.
Aktivis beranak enam itu menjelaskan yang sering terjadi di lapangan terkait dengan PKH merupakan pencurian dan penggelapan.
Mathur Husyairi menyampaikan walaupun sudah menggunakan sistem non tunai, namunkondisi dibawah banyak kartu ATM yang dipegang para oknum yang tidak bertanggungjawab. “Bahkan pencairannya dilakukan di rumah kepala desa,” terangnya.
Dia berharap kedepan semua penerima PKH rumahnya harus di cat dengan tulisan “penerima bantuan PKH”, tujuannya agar bisa diketahui oleh banyak orang. Biar masyarakat juga bisa mengawasi program pemerintah ini.
“Masyarakat juga bisa mengawasi, karana ini biar bisa membantu pemerintah,” harapnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Bangkalan Moh Taufan Zairiansyah memberikan penjelasan di Bangkalan kurang lebih ada 93 ribu yang menerima PKH. Dirinya menegaskan bahwa akan melakukan validasi untuk mengetahui penerima betul-betul masyarakat yang tidak mampu.
Kadis tampan itu membenarkan atas tudingan Mathur Husyairi, bahwa ada bantuan yang tidak tepat sasaran ataupun dikondisikan oleh oknum perangkat desa bahkan ada kepala desanya sendiri yang melakukan hal itu.
“Memang benar, terkadang jika ada bantuan berupa PKH dan Bansos lainnya sering diambil kepala desanya sendiri,” tuturnya. (Zan/Lim)