PAMEKASAN, lingkarjatim.com – DPRD Kabupaten Pamekasan menjadi satu-satunya lembaga wakil rakyat di Pulau Madura yang belum memiliki pimpinan definitif hingga saat ini. Maka, otomatis berbagai agenda besar seperti pembentukan alat kelengkapan dan pembahas tata tertib pun ikutan mandeg.
Aktivis LSMJaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) , Musfik mencoba menelusuri penyebabnya. Situasi itu rupanya disebabkan dua partai peraih kursi terbanyak saat Pileg April lalu yaitu PPP dan PKS.
Dua partai berbasis pemilih Islam ini rupanya tak kunjung menyetor surat rekomendasi siapa kader yang akan mengisi kursi pimpinan DPRD Pamekasan ke Sekertariat Dewan.
“Padahal banyak hal membutuhkan kebijakan DPRD, salah satunya para petani tembakau. Dimana harga tembakau hari ini sangat murah dan hal itu disebabkan oleh undang-undang tata niaga tembakau yang kurang pro rakyat,” kata Musfik, Sabtu (21/9).
Ia menambahakan, bahwa tidak hanya tentang harga tembakau yang murah melainkan juga ada sengketa Pilkades yang terjadi di beberpa desa di Pamekasan.
“Dari dua peristiwa besar yang terjadi di Pamekasan itu sangat membetuhkan tugas dan fungsi dari para anggota DPRD Pamekasan. Sementara selama ketua DPRD difinitif dan AKD terbentuk tugas anggota dewan terbatas,” ujar dia. (Supyanto Efendi)