SUMENEP, Lingkarjatim.com — Dari sekian partai, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu yang belum menentukan arah politik untuk mengarungi Pilkada Sumenep tanggal 09 Desember 2020 mendatang.
Pasalnya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan turunnya rekomendasi dari DPP PPP terkait arah dukungan maupun bakal calon bupati yang akan diusung partai berlambang Ka’bah pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Sekretaris DPC PPP Sumenep, M. Sukri mengatakan, keputusan berupa rekomendasi itu menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menentukan arah politik PPP. Kata dia, apapun keputusan partai, pasti akan diikuti.
“Terkait rekom partai itu, saya sebagai kader partai juga ingin agar rekom itu cepat diturunkan. Karena ini kan bisa mempercepat langkah konsolidasi terhadap kader siapa yang diusung dan siapa yang di rekomendasikan,” katanya kepada media ini.
Soal siapa yang akan mendapat rekomendasi mupun dukungan dari PPP, Anggota DPRD Sumenep itu menyebut bukan kewenangannya. Ia mengatakan, dirinya adalah kader di akar rumput. Soal rekomendasi merupakan kewenangan DPP PPP.
“Artinya kita tugasnya kemarin sudah merekrut dan melakukan pendaftaran kemudian kita ajukan ke DPW dan DPP. Persoalan nanti siapa yang akan direkom oleh partai, kita tidak ikut sudah. Mereka yang mengkaji, menelaah dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ideologi partai,” imbuhnya.
Disinggung ikhwal munculnya isu PKB mulai merapat ke PPP, Sukri enggan berspekulasi. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab dalam politik, koalisi antar partai politik memang bisa saja terjadi.
“Sampai saat ini, saya tidak bisa mengatakan benar atau tidak. Soalnya rekom itu masih belum turun. Jadi kan rekom belum, jadinya kita tidak bisa mengatakan bahwa itu benar gitu lho,” terangnya.
“Dan bisa saja, siapa saja berasumsi, siapapun mengklaim, bahwa PPP kayak gini, itu, kan sah. Tapi kalau sampai saat ini masih belum ada kepastian lah itu dengan siapa. Karena yang dinamakan komunikasi politik itu dengan partai apapun pasti berkomunikasi,” sambungnya.
Sebelumnya, Pengamat Politik, Ajimuddin menanggapi molornya rekom PPP. Ia mengatakan, berangkat dari pengalaman baik pada Pilkada 2004, semestinya DPP PPP lebih cepat dalam membuat keputusan terkait formulasi politik masa depannya di kota santri ini.
“Koalisi menjadi keniscayaan bagi PPP Sumenep. Dengan 7 kursi, ia masih membutuhkan tambahan 3 kursi untuk mencapai 20% suara parlemen. Ini cukup mudah dilakukan dengan menggandeng Nasdem dan Demokrat plus PKS jika koalisi ideal PPP – PKB tidak bersedia ada di sudut pandang yang sama,” kata Ajimuddin. (Abdus Salam)