Pilkada 2020 Gunakan E-Rekap, Bawaslu Sumenep Siap Perketat Pengawasan

Imam Syafi’i, Komisioner Bawaslu Sumenep

SUMENEP, Lingkarjatim.com — Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya KPU Jawa Timur untuk menerapkan sistem rekapitulasi elektronik atau e-rekap pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akhir tahun 2020 mendatang disambut baik, salah satunya oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep.

Sebagai salah kabupaten yang akan menggelar Pilkada, Bawaslu Sumenep sepakat dengan rencana penerapan e-rekap tersebut. Asalkan rencana penerapan e-rekap itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ataupun aturan lainnya.

“Selama itu diatur dalam regulasi, baik itu yang dituangkan dalam peraturan KPU ataupun dalam undang-undang, maka kami di Bawaslu akan melakukan pengawasan sebagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Imam Syafi’i, Divisi Hukum dan Humas Komisioner Bawaslu Sumenep, Selasa (14/01).

Jika nantinya KPU benar-benar menerapkan metode e-rekap, Imam memastikan pengawasan akan semakin diperketat. Imam juga memastikan akan mengawasi pelaksanaan pemilu mulai tingkat terbawah di tempat pemungutan suara (TPS) hingga KPU.

Baca Juga :  KPU Sumenep Siap Terapkan E-Rekap di Pilkada 2020

“Kalau e-rekap diterapkan, maka kami akan pastikan pengawasan mulai dari tingkat TPS sampai kecamatan, tingkat desa, hingga tingkat kabupaten. Saya pastikan itu tidak akan lepas dari pengawasan,” ucap Imam.

Nantinya, jika e-rekap diterapkan, maka penghitungan akhir surat suara akan dilaksanakan di tingkat KPU RI. Untuk itu, dalam memastikan tidak adanya kecurangan, Imam menyebut akan koordinasi dengan Bawaslu RI maupun KPU RI.

“Karena nanti ketika e-rekap akan dilakukan penghitungan ditingkat pusat, kami akan tetap melakukan koordinasi sehingga tetap ada pengawasan ditingkat RI. Sehingga kecurangan tidak akan ada,” jelasnya.

Imam juga mengatakan, sumber daya manusia (SDM) pengawas pada Pilkada yang direncanakan dihelat tanggal 23 September 2020 mendatang akan memadai. Terlebih, pada perekrutan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) saja, syarat pendidikan minimal yakni lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

“Saya kira sumber daya manusia untuk pengawasan tidak ada masalah. Karena pertama terkait dengan pengawas TPS, minimal lulusan SMA dan umur 25 tahun, saya kira cukuplah untuk bisa mengawasi itu,” kata Imam. (Abdus Salam)

Baca Juga :  Nuansa Politis Dibalik Mutasi Fattah Jasin Sebagai Kepala Bakorwil Madura, Ini Kata Pengamat UTM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here