SAMPANG, Lingkarjatim.com – Hasil kunjungan langsung Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto, ke Desa Pulau Mandangin, Sampang belum bisa memastikan untuk mengoprasikan kembali sea water reverse (SWRO) setelah diberhentikan pada 2017 yang lalu.
Berdasarkan informasi, pemberhentian tersebut dilakukan lantaran tingginya biaya operasinal pengelolaan air bersih tersebut.
Menurut Jonathan Judianto, pada tahun 2013-2016 PDAM Trunojoyo Sampang sempat melakukan uji coba pengelolaan SWRO.
Namun, biaya tinggi tersebut masih belum bisa menutupi biaya operasionalnya, dan dikembalikan pada pemerintah daerah.
“Keputusan tidak lanjutnya pengoprasian SWRO belum bisa dipastikan. Karena saat ini kami masih melakukan kajian terkait tingginya biaya operasional yang menjadi kendala,” ujar Jonathan.
Saat ini kata Jo (sapaan akrabnya), pihaknya masih mengajukan bantuan anggaran pada pemerintah pusat.
“APBD Sampang tidak cukup untuk meminimalisir biaya operasional yang dibutuhkan. Semisal untuk solar sell, Membran dan alat pompa,” katanya.
Jo mengaku saat ini pihak tengah melakukan kajian mengenai SWRO bersama tim satgas, kemudian selain dari itu.
“Pendekatan secara kultural juga harus dilakukan, mengingat kebutuhan air bersih di Desa Pulau Mandangin sangat mendesak,” ucapnya.
Tidak hanya pemerintah lanjut Jo, akan tetapi masyarakat juga harus ikut andil. Artinya, masyarakat harus tertib dalam pembayaran penggunaan SWRO tersebut.
“Sekarang sedang diupayakan dengan harga yang murah,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, pembangunan instalasi SWRO (seo water reverse osmosis) di Pulau Mandangin,Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tersebut, dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2012 yang lalu.
Yakni, dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan teknologi SWRO. Bantuan itu dari pemerintah pusat yang telah dialokasikan dalam APBD tahun anggaran (TA) 2011 senilai Rp11 miliar. (Hol/Atep)