SURABAYA, lingkarjatim.com – Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur memastikan tidak ada desa fiktif seperti yang ditemukan di Sulawesi. Hal ini menjawab pernyataan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jatim, Harry Purwaka, yang pernah menemukan desa fiktif di Jatim.
“Kalau untuk di Jatim, saya jamin tidak ada desa fiktif dan menerima dana desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jatim, Mohammad Yasin, dikonfirmasi, Kamis (14/11/2019).
Yasin juga memastikan jumlah desa di wilayahnya tidak bertambah. Sampai saat ini jumlah desa di Jatim sebanyak 7.724 desa. Sehingga Yasin menjamin tidak ada desa fiktif di Jatim seperti yang seblumnya ramai diberitakan.
“Jumlah desa di Jatim itu ada sejak tahun 2014, sejak mulainya dana desa sampai hari ini gak ada penambahan. Jadi untuk Jatim saya pastikan aman,” kata Yasin.
Meski demikian, Yasin tidak membantah ada temuan desa di Jatim yang diduga desa fiktif. Desa yang dimaksud adalah empat desa yang mengalami bencana alam di kawasan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, yakni Desa Renokenongo, Ketapang, Kedung Bendo, dan Besuki.
“Pemerintah tetap mengucurkan dana desa untuk empat desa itu, tapi karena empat desa itu tidak memenuhi syarat menerima dana desa, akhirnya Pemkab Sidoarjo tidak mencairkannya. Dan dananya mengendap di Pemkab dan menjadi SILPA,” katanya.
Terkait hal itu, lanjut Yasin, Pemkab Sidoarjo telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar menghapus empat desa di Sidoarjo sejak tahun 2018. Pemprov Jatim juga sudah melakukan pembahasan, mengingat pemerintah pusat butuh kajian dan pertimbangan.
“Pemprov Jatim sudah berkali-kali melakukan pembahasan itu, yang sudah langsung kita informasikan kepada pemerintah pusat melalui suratnya gubernur. Terkahir itu tanggal 30 september 2019, agar segera dilakukan penataan desa yang terdampak lumpur lapindo di Sidoarjo,” kata Yasin. (Amal Insani)