PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam meminpin Jatim menuai sorotan. Salah satunya anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi. Aktivis anti korupsi itu menilai pendapatan asli daerah (PAD) Jatim belum beranjak dari sejumlah sektor.
Hal itu diketahui dari Laporan pertanggungjawaban (LPj) Gubernur Jatim Tahun 2019. Berdasarkan data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 19.327.125.485.405,93 menunjukkan bahwa kontribusi terbesar masih disumbangkan oleh pajak-pajak terkait kendaraan bermotor.
Antara lain: pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 6.890.439.193.872,00. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp 4.232.540.305.900,00. Dan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp 2.374.099.329.438,00.
Sedangkan Pendapatan lain yang berkontribusi besar adaah Pajak Rokok sebesar Rp 1.992.207.318.173,00. Serta pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD) dimana yang terbesar dari Rumah Sakit. Namun untuk pendapatan BLUD dari rumah sakit apabila di belanjakan hampir keseluruhan dimasukkan kembali ke masing-masing rumah sakit.
Sedangkan BLUD di luar rumah sakit belum memberikan hasil yang signifikan. Menjadi pemikiran bersama apabila pendapatan asli daerah (PAD) hanya mengandalkan pada sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok.
“Apakah akan seterusnya sektor tersebut yang akan menjadi tumpuan PAD. Sedangkan untuk sektor yang telah mendapatkan kucuran investasi langsung dari APBD seperti BUMD maupun BLUD diluar rumah sakit belum memberikan kontribusi yang signifikan,” ujarnya
Oleh karena itu, Politisi PBB itu meminta kepada Gubernur mengenai adanya paparan detail dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang strategi pengembangan sumber-sumber PAD yang strategis diluar yang saat ini. Hal itu untuk kepentingan dimasa-masa yang akan datang sesuai perkembangan.
Alumnus UINSA Surabaya itu menambahkan secara khusus pada kontribusi dari deviden BUMD terhadap PAD Provinsi Jawa Timur menunjukkan belum ada peningkatan yang signifikan. Terutama di PT. Jamkrida Jatim, PT. Jatim Graha Utama, PD Air Bersih, dan PT. Panca Wira Usaha dibandingkan dari Penyertaan Modal serta aset yang telah dikelola oleh BUMD-BUMD Tersebut.
“Untuk itu kami minta ada penjelasan lebih detail tentang kondisi yang sebenarnya. Apa langkah-langkah konkrit dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perbaikan maupun langkah profesional,” pintanya.
Direktur LSM Cide’s Bangkalan itu menjelaskan, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Jawa Timur dinilainya masih sangat terlihat sebagian besar orientasinya adalah sekedar penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Dengan hanya mereplikasi dari anggaran tahun sebelumnya.
Hal tersebut menjadikan OPD lebih terkesan menjadi pelaksana kegiatan dibandingkan sebagai pelayan publik. Sebab, output dan outcome dari kegiatan yang dilaksanakan belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan kepentingan publik di Jawa Timur.
“Kami menyoroti tentang gagasan besar big data, sebagai desain besar untuk meningkatkan transparansi maupun memberikan informasi dan pelayanan yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat jawa Timur. Tetapi berdasarkan perkembangannya berbagai inovasi sistem informasi yang dikembangkan OPD masih berorientasi untuk konsumsi internal,” ucapnya.
Wakil rakyat madura itu menilai Pemprov belum mampu untuk memberikan informasi dan layanan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami apresiasi bahwa OPD yang sudah bisa memberikan perkembangan layanan tersebut adalah Dispenda Provinsi Jawa Timur, yang harapannya secara nyata diikuti OPD-OPD lain,” urainya. (Adi)
