Menu

Mode Gelap

LINGKAR UTAMA · 8 Feb 2024 15:48 WIB ·

Mahasiswa UTM Orasi : Singgung Soal Putusan MK yang Memuluskan Politik Dinasti Hingga Meminta Presiden untuk Mengembalikan Marwah Demokrasi


Mahasiswa UTM Orasi : Singgung Soal Putusan MK yang Memuluskan Politik Dinasti Hingga Meminta Presiden untuk Mengembalikan Marwah Demokrasi Perbesar

Mahasiswa UTM saat menyampaikan orasinya dihadapan civitas academica (Foto : Muhidin)

BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Civitas academica Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mengibarkan bendera hitam dan membacakan maklumat sebagai wujud keprihatinan terhadap situasi politik, Rabu (8/2/2024) kemarin.

Selesai pembacaan maklumat civitas academika UTM, kemudian dilanjutkan dengan orasi dari Presiden Mahasiswa Moh. Anis Answari, ia mengatakan demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kekuasaan dibawah konstitusi, sehingga dari itu dijelaskan Indonesia merupakan rule of law bukan rule bait law,” Ucap Anis dihadapan para dosen dan Mahasiswa lainnya.

Anis menilai pemimpin negara Republik Indonesia, aparatur pemerintah saat ini tidaklah berada dalam koridornya, dimana pemimpin negara yang seharusnya bersikap netral dalam menjaga keharmonisan warga negara Indonesia, saat ini malah menimbulkan problematika dan juga perpecahan di seluruh penjuru.

“Kami mahasiswa dan juga civitas academika Universitas Trunojoyo Madura menyikapi kondisi demokrasi saat ini yang berbanding terbalik dengan harapan kita semua, harapan kita semua apa? Harapan kita semua aparat pemerintah, para penegak hukum, para pemimpin negara menjadi garda terdepan menjaga stabilitas politik dan integritas demokrasi ini, tapi kenyataannya berbanding terbalik,” Ujarnya.

Tak hanya Presiden Mahasiswa yang baru terpilih itu yang menyampaikan orasi, melainkan mantan presiden Mahasiswa priode sebelumnya, Roby Gunawan juga menyampaikan orasinya dengan lantang dihadapan para dosen tentang kondisi demokrasi saat ini.

“Seperti yang kita ketahui demokrasi saat ini, banyak pelanggaran seperti pelanggaran etik yang terjadi, mulai dari keputusan MK nomor 90 yang memudahkan terjadinya praktek politik dinasti yang membuat masyarakat Indonesia tidak setuju dengan hal itu,” Ucap Kata Roby dengan lantang.

Bahkan menurutnya aparatur pemerintah yang seharusnya netral malah bekerja tidak sesuai koridornya yang mengakibatkan demokrasi tidak sehat dan cenderung menguntungkan salah satu pasangan calon presiden Republik Indonesia.

“Ini membuktikan bahwa demokrasi saat ini sudah tercabik-cabik dan diobok-obok demi kepentingan politik kekuasaan, maka dari ini kami minta presiden Republik Indonesia kembali ke koridor demokrasi yang seharusnya,” Pungkasnya. (Muhidin/Hasin)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 31 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Selain Menghabiskan Anggaran Ratusan Juta untuk Biaya Jasa Konsultasi, Bapenda Bangkalan Juga Habiskan 54 Juta untuk Jasa Keamanan Kantor

20 September 2024 - 07:03 WIB

Tidak Hanya Mempromosikan Tempat Wisata, Ini Harapan Pj Bupati Kepada Duta Wisata Kacong Jhebing Bangkalan Terpilih

19 September 2024 - 14:44 WIB

Pengabdian Masyarakat di Bojonegoro, UTM Lakukan Optimasi Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Produktivitas Penjualan dan Pemberdayaan UMKM Souvenir Murah Bojonegoro

18 September 2024 - 14:36 WIB

Tingkatkan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, LPPM UTM Gelar Workshop HKI dan Pendampingan Paten

18 September 2024 - 14:13 WIB

Gelar Bakti Sosial, Zuhud Bahagia Melihat Masyarakat Desa Bisa Cek Kesehatan dan Sunat Gratis

18 September 2024 - 06:50 WIB

Pendaftaran Pengawas TPS Pilkada 2024 Dibuka, Berikut Jadwalnya

18 September 2024 - 05:44 WIB

Trending di LINGKAR UTAMA