SUMENEP, Lingkarjatim.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur asal kepulauan, M. Syukri mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam bidang pendidikan untuk wilayah kepulauan.
Di tengah pro-kontra pendidikan tatap muka 100 persen, Anggota Komisi III DPRD Sumenep itu menilai Pemkab Sumenep memiliki kebijakan selangkah lebih maju dibandingkan dengan sejumlah daerah lain.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, kebijakan pendidikan tatap muka 100 persen untuk wilayah kepulauan memang perlu diapresiasi semua pihak. Pasalnya, jika pemerintah kaku mengambil kebijakan, maka anak didik yang kesulitan sinyal internet untuk belajar daring akan jadi korban.
“Ini berarti pemimpinnya visioner. Tidak kaku dan berani mengambil langkah menyamping dari kebijakan pusat,” kata Syukri, Senin (24/8/2020).
Kebijakan tatap muka 100 persen yang diterapkan sejak 13 Juli lalu disebut menyelamatkan anak-anak kepulauan di Sumenep dari derita pendidikan jarak jauh. Dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan covid-19, hingga saat ini, kebijakan tersebut tidak menjadi klaster penularan covid-19.
“Sebagai wakil rakyat dari dapil kepulauan, saya berterima kasih kepada pemerintah daerah,” terang Mantan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut.
Berdasarkan amatan anggota DPRD Sumenep dari Pulau Kangean ini, pendidikan berjalan normal seperti sedia kala. Anak-anak kepulauan tetap mendapatkan pendidikan layak meski pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir.
Syukri berharap, akan ada trobosan lebih keren dari pemerintah daerah. Terutama soal ketersediaan perangkat belajar yang nyaman untuk anak-anak di wilayah kepulauan. (Abdus Salam)