SUMENEP, Lingkarjatim.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi memastikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 akan segera dibahas dan tepat waktu.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep, pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, akan dibahas pada hari ini, 28 Juli hingga 9 Agustus 2023 mendatang.
Sementara, pada 10 Agustus 2023, akan dilaksanakan paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan pimpinan DPRD dengan kepala daerah tentang KUA PPAS tahun anggaran 2024.
Indra mengakui, pembahasan APBD 2024 akan dihadapkan dengan tahun politik. Kendati demikian, DPRD Sumenep akan menuntaskan pembahasan tepat waktu.
“Memang tak bisa dipungkiri, sebentar lagi anggota dewan akan disibukkan dengan kegiatan konsolidasi politik, namun kami tetap berupaya bagaimana pembahasan APBD selesai tepat waktu,” kata Indra.
Pihaknya berharap kerja sama eksekutif dalam proses pembahasan APBD 2024. Tidak hanya itu, Indra juga berharap proposal program pokok-pokok pikiran rakyat (pokir) usulan anggota DPRD segera disetorkan. Sebab pokir juga prasyarat penting dalam pembahasan APBD.
“Karena pada saat kami rapat dengan keuangan dan Bappeda, banyak proposal pokir yang belum masuk, kami berharap segera disetorkan untuk diinput ke SIPD. Semangatnya demi kebersamaan bersama” ucap Ketua DPC Demokrat Sumenep tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep, M. Ramzi mendesak pemerintah setemapat untuk memprioritaskan infrastruktur pada APBD 2024. Kata Ramzi, masalah infrastruktur, khususnya jalan selama ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk aktifis. Bahkan, keluhan terhadap jalan cukup mengemuka, mulai dari kepulauan hingga daratan. Bahkan, ada yang sampai melakukan perbaikan jalan cara swakelola masyarakat.
Misalnya, belakangan mencuat adanya perbaikan jalan dengan dana gotong royong masyarakat. Yakni, di jalan raya Desa Gapura Tengah dan Tamidung. Bahkan, keberadaan jalan yang rusak parah itu sampai menjadi viral di kalangan elite politik.
“Kebutuhan masyarakat akan jalan atau infrastruktur terbilang cukup tinggi. Sebab, hal itu merupakan kebutuhan dasar, yang membuka akses mobilitas masyarakat,” kata Ramzi
Maka, sambung dia, pihaknya mendorong bagaimana APBD 2024 bisa lebih banyak untuk infrastruktur. “Postur anggaran kita di tahun depan, hendaknya bisa dimaksimalkan untuk infrastruktur,” ujarnya. (Abdus Salam)
