Soekarwo saat melantik dua Pj Bupati
SURABAYA, Lingkarjatim.com – Gubernur Jawa Timur Soekarwo resmi melantik dua penjabat (Pj) kepala daerah di wilayahnya. Pelantikan ini menyusul berakhirnya masa jabatan Bupati di dua daerah, yakni Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk.
“Pelantikan ini sesuai SK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrabnya, usai melantik dua Pj kepala daerah di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat (4/5).
Dua Pj Bupati tersebut adalah Kepala Disbudpar Jatim Jarianto, sebagai Pj Bupati Tulungagung menggantikan Syahri Mulyo. Kemudian Kabaperpus Jatim Sujono dilantik sebagai Pj Bupati Nganjuk menggantikan Taufiqurrahman.
Ada beberapa pesan penting yang disampaikan Pakde Karwo dalam sambutannya. Pakde Karwo menegaskan kepada Pj Bupati yang baru dilantik untuk menjaga kenetralan ASN dalam Pilkada. Nantinya, para Pj akan dibantu sekretaris daerah (Sekda) sebagai pejabat tertinggi di birokrasi.
“Kenetralan ini akan membangun demokrasi yang bersih, jujur, netral, adil, dan damai. Pj dan Sekda jangan sampai berpolitik. Jika ikut berpolitik, maka akan memperoleh teguran dari Bawaslu, dan itu tidak akan ada yang bisa bantu. Kalo sampai itu terjadi, maka akan hopeless,” kata Pakde Karwo.
Menurut Pakde Karwo, terjaganya profesionalisme dalam birokrasi akan menciptakan situasi yang aman dan damai di Jatim. Jika itu terwujud, kata Pakde Karwo, maka akan berimbas pada prekonomian yang bagus.
“Ada sekitar Rp328 triliun investasi yang antri di Jatim, dengan syarat kondisi keamanan selalu terjaga,” katanya.
Selain itu, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga meminta Pj agar melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD setempat dengan baik. Dengan berkoordinasi, lanjut Pakde Karwo, maka akan terjalin sinergi program, karena pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif.
“Apabila hubungan eksekutif dan legislatif lancar dalam merumuskan kebijakan, maka langkah selanjutnya dalam berkoordinasi dengan forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama akan lebih mudah,” ujarnya. (Mal/Lim)
