Menu

Mode Gelap

LINGKAR UTAMA · 3 Jan 2023 15:10 WIB ·

Kritik Perppu Cipta Kerja, AHY: Hukum Dibentuk untuk Melayani Kepentingan Rakyat, Bukan Kepentingan Elite


Kritik Perppu Cipta Kerja, AHY: Hukum Dibentuk untuk Melayani Kepentingan Rakyat, Bukan Kepentingan Elite Perbesar

SURABAYA – Lingkarjatim.com,- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik tajam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja.

“Perppu No.2/ 2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi,” kata AHY, Selasa (3/1/2023).

Menurutnya proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu tersebut.

“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu. Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” ujarnya.

AHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.

“Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah, dengan masalah,” katanya.

Terakhir AHY mengingatkan untuk jangan sampai terjerumus ke dałam lubang yang sama.

“Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dałam lubang yang sama,” pungkas AHY.

Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perppu yang dikeluarkan pemerintah agar UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku. (Amal/Hasin)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

PWI Sidoarjo Gelar Resepsi dan Talkshow dalam Rangka HPN 2024

29 May 2024 - 17:21 WIB

Dinas Pertanian Anggarkan 2 M Lebih Hibah Hand Traktor untuk Poktan di Bangkalan, Ini Syarat dan Ketentuan Jika Ingin Mengajukannya

29 May 2024 - 08:09 WIB

Jadi Temuan BPK Sehingga Biaya Pemasangan Listrik Pasar KLD Dibebankan ke Pedagang, Aktivis Senior: Lah Iya Itu Lucu

28 May 2024 - 20:27 WIB

Polemik Pemasangan Listrik Berlanjut, Kepala Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan : Sesuai Perintah Dinas

28 May 2024 - 20:14 WIB

FKIS Gelar Workshop Program Studi Ekonomi Syariah Se-Jawa Timur

28 May 2024 - 18:14 WIB

Rekruitmen PPS Dinilai Bermasalah, Ada Mantan Caleg Lolos Seleksi

26 May 2024 - 12:50 WIB

Trending di LINGKAR UTAMA