Menu

Mode Gelap

LINGKAR UTAMA · 24 May 2017 02:30 WIB ·

KPUD – Panwaslu Kabupaten/Kota Diputuskan Jadi Lembaga Permanen


KPUD – Panwaslu Kabupaten/Kota Diputuskan Jadi Lembaga Permanen Perbesar

Foto : Anggota Pansus RUU Pemilu ketika melakukan rapat di gedung DPR RI, Jakarta.

BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Wacana KPUD dibuat adhoc dan Panwaslu tetap adhoc akhirnya menuai kejelasan. Dalam Rapat Pansus RUU Pemilu yang digelar antara DPR RI dan Pemerintah pada selasa (23/5) diputuskan kedua institusi tersebut, permanen. Meskipun ada fraksi yang meminta agar tidak dibuat keputusan, hanya standing position tiap – tiap fraksi, namun pada akhirnya semua fraksi bersepakat untuk membuat keputusan.

“Dalam rapat pansus RUU Pemilu hingga sore tadi diputuskan untuk syarat pemilih ditetapkan sudah menikah atau berusia 17 Tahun. Jadi, meskipun belum berusia 17 Tahun tetapi sudah menikah, maka punya hak pilih,” kata Anggota Pansus RUU Pemilu, Moh. Nizar Zahro.

Lebih lanjut politisi dari dapil Madura ini mejelaskan mengenai keberadaan KPUD dan Panwaslu di daerah diputuskan permanen. Jadi, kalau selama ini panwaslu sifatnya adhoc maka dalam rapat pansus diputuskan statusnya naik menjadi permanen.

“Isu yang agak menimbulkan perdebatan memang apakah KPU – Panwaslu itu adhoc atau permanen. Dengan dasar agar keduanya setara maka keduanya dijadikan permanen,” paparnya

Selain dasar agar keduanya setara, menurut politisi dari Fraksi Gerindra ini, keberadaan KPU dari tingkat pusat sampai daerah, sudah cukup membantu dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Sehingga, usulan agar KPUD di ad hockan, menurutnya tidaklah relevan.

“Apalagi sudah jelas dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi, kalau di buat adhoc justru bertentangan dengan konstitusi,” paparnya

Sementara itu Rofiqi, Peneliti di Nusantara Centre menyampaikan keputusan Pansus RUU Pemilu terkait KPUD dan Panwaslu yang permanen, sudah mewakili aspirasi dari masyarakat serta institusi – institusi yang selama ini berkecimpung di dunia kepemiluaan.

“Dengan keduanya sama sama permanen maka tidak ada yang superior dan inferior. Keduanya sekarang setara,” ujar Rofiqi yang juga mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia.

Selain itu wacana adhoc KPUD kabupaten/kota menurutnya merupakan langkah mundur dari pembenahan institusi penyelenggara pemilu. Sebab, yang harus difikirkan adalah bagaimana penguatan kelembagaan. Bukan malah justru melemahkan institusi penyelenggara pemilu.

“Karena sekarang sudah permanen baik KPUD maupun Panwaslu maka penataan institusi ini menjadi penting untuk dilakukan,” pungkas Fungsionaris PB HMI ini. (diq)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tak Kunjung Ada Kejelasan dari Pemerintah, Pria Ini Perbaiki Jalan Rusak Pakai Uang Pribadi

24 May 2024 - 22:04 WIB

Kukuhkan Paguyuban BPD, Ini Harapan Plt Bupati Sidoarjo

23 May 2024 - 18:30 WIB

KONI Sampang Target Masuk 10 Besar di Porprov 2025

21 May 2024 - 16:22 WIB

Puluhan Wajib Pajak Air Tanah di Sampang Belum Lakukan Pembayaran

21 May 2024 - 14:25 WIB

Bawa Keranda Mayat, Jurnalis Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran di Depan Kantor DPRD Sampang

20 May 2024 - 13:32 WIB

Naas, Pengendara Sepeda Motor Tewas Dilindas Truk Trailer di Sidoarjo

17 May 2024 - 16:40 WIB

Trending di HUKUM & KRIMINAL