SURABAYA, Lingkarjatim.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan punya konsep untuk mengatasi konflik Papua yang sudah terjadi. Salah satunya, pengembangan sektor pendidikan dengan konsep sister province.
“Konsep ini sangat tepat digunakan untuk memperkuat tali persahabatan satu sama lain. Nanti bisa dilakukan pertukaran pegawai. PNS Papua bisa menjadi magang PNS di Jatim selama dua hingga tiga tahun. Ini pembagian peran strategis antara Jatim dengan Papua dan Papua Barat dengan konsep sister province,” kata Khofifah, di Surabaya, Rabu (21/8/2019).
Mantan Menteri Sosial ini, menegaskan bahwa Jatim, Papua, dan Papua Barat sangat m menjalin sister province. Namun, Khofifah mengaku masih akan menelaah bersama Ditjen Otda Kemendagri mengenai format yang sesuai untuk penerapan sister province.
“Ada beberap program dalam diskusi tadi, salah satunya untuk peningkatan kualitas SDM. Kita akan berikhtiar meningkatkan kualitas SDM kita. Kemudian muncul dari Pak Lenis, magang PNS misalnya. Jadi PNS yang baru 80 persen CPNS bisa magang di sini sampai dua hingga tiga tahun,” ujar Khofifah.
Tidak hanya sister province, program yang terjalin juga bisa serupa sister city. “Misalnya, kabupaten mana dengan Jayapura, kabupaten mana dengan Manokwari dan seterusnya. Sehingga kalau ada sejumlah PNS atau CPNS yang akan magang kami bisa berbagi penempatannya sesuai SK CPNS mereka,” ujarnya.
Kerja sama antarprovinsi yang biasanya dijalin dengan provinsi di luar negeri itu, kata Khofifah, juga akan menyangkut tentang pelatihan vokasi. Menurutnya, banyak hal berkaitan kualitas SDM yang bisa dilakukan. Apalagi Pemprov Jatim mendapat penugasan khusus dari pusat.
“Pemprov ini, kan, mendapat penugasan menjadi semacam mentor untuk rumah sakit di Bali Nusra (Nusa Tenggara). Nah, mungkin ini bisa (dikembangan) dengan layanan kesehatan di Papua dan Papua Barat,” katanya.
Menurut Khofifah, gagasan telah dia bahas dengan Akmal Malik Plt Dirjen Otda Kemendagri adalah tahap yang sangat awal. Dia akan mematangkan kembali gagasan ini bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. (Mal/Lim)
