Di sisi lain, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas menteri-menterinya yang menyuarakan wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini disampaikan Kamhar merespons pernyataan Amien Rais yang meminta Luhut agar mundur dari jabatannya.
“Kami pun berpandangan bahwa Pak Jokowi mesti melakukan tindakan tegas terhadap pembantu-pembantunya yang melakukan manuver terkait wacana dan gerakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode,” kata Kamhar, Senin (18/4/2022).
Menurut Kamhar, publik dapat membaca bahwa Luhut merupakan motor gerakan menunda Pemilu 2024 dengan mengeklaim adanya big data, mengkondisikan ketua umum partai politik, maupun merencanakan deklarasi dukungan agar Jokowi menjabat tiga periode.
Kamhar mengatakan, meskipun ‘operasi’ tersebut telah gagal, Jokowi tetap harus menindak tegas Luhut.
“Kita berharap LBP (Luhut) mengambil jalan kesatria untuk mundur agar tak menjadi beban. Namun jika tak terjadi maka Pak Jokowi mesti berani mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan kewibawaannya yang semakin tergerus,” ujar Kamhar.
Suara koalisi
Partai koalisi pemerintah seperti Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menanggapi pernyataan Amien yang meminta Luhut segera mundur dari jabatannya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai pernyataan Amien Rais adalah sebagai bentuk kekecewaan pribadi. Menurut dia, kewenangan reshuffle atau perombakan kabinet tetap berada pada Presiden Joko Widodo.
“Jadi gini, itu mungkin kekecewaan Pak Amien Rais pribadi terhadap Pak Luhut, tapi di sisi lain untuk mengevaluasi terhadap kabinet itu kan Pak Jokowi punya kewenangan,” kata Ali saat dihubungi, Senin (18/4/2022).
Ali juga mengatakan, pernyataan Amien dapat dinilai pula sebagai bentuk koreksi terhadap Luhut.
Di sisi lain, Amien juga mengingatkan Luhut agar menjalankan tugasnya sebagai menteri. Dalam arti menjalankan visi misi presiden.
“Mana ada sih manusia yang sempurna, pasti ada yang kurang. Nah, saya pikir ya ini juga peringatan juga, koreksi juga bahwa sebenarnya menteri itu tidak punya visi. Dia hanya melaksanakan visi misi daripada presiden,” ujar Ali.
Mantan Ketua Fraksi Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat itu mengemukakan, dengan demikian, para menteri sebaiknya tidak terlalu menonjol dalam kewenangannya. Pasalnya, kata Ali, jika menteri tampak lebih menonjol daripada presiden, akan menimbulkan persepsi publik terkait soal siapa yang lebih berkuasa.
“Jadi, sebaiknya memang menteri jangan terlalu menonjol, kira-kira seperti itu. Jangan terkesan sangat berkuasa, ya kan? Terkesan sangat mendominasi. Padahal, itu hanya over ekspektasi, menerjemahkan keinginan presiden menurut saya,” imbuh Ali.
“Tapi bahwa Pak Amien Rais kecewa terhadap sikap Pak Luhut ya itu kan bentuk kecintaan Pak Amien Rais terhadap pak Jokowi,” lanjut Ali.