SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Kabupaten Sidoarjo. Kedatangan mereka untuk mengetahui persiapan tahapan pilkada 2020.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan kunjungan kerja spesifik dilakukan diberbagai tempat. Tujuannya untuk memastikan setiap tahapan persiapan pilkada berjalan dengan baik demokratis dan transparan.
“Dalam kunjungan kerja spesifik, Komisi II ingin memastikan tahapan-tahapan pilkada yang berlangsung,” katanya saat sambutan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (19/02/2020)
Arif mengatakan tahapan-tahapan pilkada seperti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ingin diketahuinya langsung. Selain itu perkembangan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) terkait anggaran pelaksanaan pilkada. Apakah NPHD anggaran pilkada dari Pemerintah Daerah kepada KPUD sudah dilaksanakan apa belum. Kesiapan Pemerintah Daerah terkait pengamanan jalannya pilkada nantinya juga menjadi perhatiannya.
“Intinya bahwa Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa pelaksanaan pilkada serentak berjalan secara demokratis dan transparan tanpa ada gejolak,” paparnya.
Sementara itu, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan masyarakat sudah dewasa dalam menyikapi dinamika berpolitik. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kali pelaksanaan pilkada yang berjalan sukses. Bahkan dilihatnya riah riuh permasalahan yang terjadi diluar tidak merembet ke Sidoarjo.
“Kayaknya masyarakat sudah cukup dewasa sehingga setiap perhelatan politik senantiasa Sidoarjo aman, ini karena kerjasama forkopimda,” terangnya.
Cak Nur sapaan akrabnya, mengatakan anggaran pilkada yang diberikan lewat NPHD kepada KPUD Sidoarjo sudah dilakukan. Besarnya Rp. 75,9 miliar. Anggaran pelaksanaan pilkada kepada Bawaslu juga telah diberikan.
“Pemkab Sidoarjo beserta forkopimda lainnya sangat mensupport pelaksanaan pilkada agar berjalan lancar,” ucapnya.
Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak mengatakan anggaran penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun ini sudah beres. Bahkan anggaran tersebut sudah keluar dan sudah digunakan. Dari Rp. 45 Miliar menjadi Rp. 75,9 miliar.
“Tambahan anggaran tersebut dikarenakan adanya surat dari Kementerian Keuangan RI terkait tambahan honor Adhoc Pilkada,” ucapnya
Menurut Iskak, terkait daftar pemilih tetap (DPT) proyeksinya mencapai 1.460.991 pemilih. Sedangkan proyeksi jumlah TPS sebanyak 2.988 titik dengan asumsi jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak 525 pemilih.
“Terkait pemutakhiran daftar pemilih, dirinya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo. Sampai hari ini belum ada masalah,” tukasnya. (Imam Hambali