BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Komisi D DPRD Bangkalan meminta Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-P3A) Bangkalan menyediakan rumah aman (celter) bagi korban kekerasan.
Hal itu lantaran kasus asusila dan kekerasan seksual terhadap perempuan masih sering terjadi di Kabupaten yang berjuluk Kota Dzikir dan Sholawat itu.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas KB terkait struktur organisasi dan fasilitas-fasilitasnya.
“Ke depan harus ada rumah aman atau dalam bentuk celter maupun save house, kalau memang sudah ada, kita minta untuk pembenahan fasilitas dan struktur organisasinya,” ujar dia, Rabu (08/07).
Selain itu dia juga mengatakan, pihaknya juga akan mengupayakan untuk menambah anggaran sosialisasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan itu, karena menurutnya, selama ini anggaran untuk pendampingan itu sangat minim.
“Ke depan anggaran pendampingan yang sangat minin ini harus mendapatkan porsi yang sesuai agar angka kekerasan pada perempuan dan anak bisa ditekan seminimal mungkin,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas KB P3A Bangkalan, Amina Rahmawati menyampaikan, pada prinsipnya dia sangat setuju dengan rencana rumah aman itu, namun menurutnya, untuk merealisasikan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Semuanya tergantung pada pemerintah, tanpa dukungan dari pemerintah, kita tidak mungkin melakukan itu,” kata dia.
Dia juga mengatakan, terkait penanganan perdampingan, pihaknya akan tetap melakukan hal itu dengan ada atau tidaknya anggaran.
“Secara spesifik, kita akan tetap melakukan pendampingan dengan atau tanpa anggran, karena itu memang tugas kami,” ucap dia. (Moh Iksan)
