SURABAYA, Lingkarjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur Mathur Husyairi mendesak Pemprov Jatim transparansi dalam berbagai hal, termasuk dalam penggunaan anggaran. Selama ini, Mathur menilai Pemprov cendrung merahasiakan terkait anggaran.
“Salah satunya anggaran rangkaian acara HUT Pemprov Jatim ke-74 yang digelar di Grand City, yakni acara pameran,” kata Mathur, Kamis (10/10/2019).
Berdasarkan hasil tracking APBD 2019, kata Mathur, rangkaian kegiatan hari jadi ini dianggarkan sebesar Rp2 miliar. Belum lagi dana yang disupport oleh masing-masing OPD Pemprov Jatim sebesar Rp200 juta.
“Pelaksanaan even ini dihandle oleh Even Organizer (EO), konon selama beberapa tahun terakhir dihandle oleh orang atau grup yang sama. Kental dengan nepotisme. Jangan-jangan karena Cashback atau feenya tinggi. Termasuk dipilihnya Convention Hall di Grand City sebagai tempat acara Pemprov Jatim,” kata Mathur.
Mathur mengaku pernah meninjau salah satu stand di acara Jatim Fair 2019 di Grand City, yakni stand milik OPD BPKAD Jatim. Di stand itu dipamerkan aplikasi SISKEUDA, e-planning dan e-budgeting, yang dipajang dilayar besar.
Dilayar itu, kata Mathur, harusnya memuat semua informasi atau dokumen APBD dan bisa menampilkan anggaran di masing-masing OPD.
“Ternyata tidak. Di aplikasi itu hanya dimuat data nominal APBD gelondongan anggaran untuk masing-masing OPD saja, tidak ada rincian per OPD, itu kata si petugas,” kata Mathur.
“Kemudian saya minta untuk dibukakan anggaran di BPKAD, dugaan saya disini anggarannya pasti triliunan, eh ternyata hanya 300 miliar lebih. Saya kejar lagi, bukankah dana hibah selalu ditransfer oleh BPKAD?. Nah petugas menjawab, oh itu bukan BPKAD, setelah diklik muncul nominal Rp13 triliun untuk sekitar 24 OPD Jatim,” tambah politisi PBB itu.
“Terus saya kejar lagi, ini kenapa penerima hibah tidak ditampilkan?. Petugas menjawab semua tergantung kepala daerah nya (gubernur). Saya langsung menimpai jawaban petugas itu, saya tanya lagi apa itu tergantung gubernur apa tergantung kepala OPD?, Si petugas hanya diam saja,” kata Mathur.
Hingga saat ini, Mathur tidak melihat keseriusan Pemprov transparansi terhadap penggunaan uang rakyat. Mathur juga melihat data Gubernur Jatim dengan masing-masing OPD juga tidak singkron.
“Sampai detik ini saya punya kesimpulan bahwa banyak yang tidak sinkron antara Gubernur dengan Kepala OPD, nawacita dan CETTARnya masih gagap dan gugup untuk diimplementasikan oleh hampir semua OPD, terutama oleh sekretaris daerah. Menurut pendapat saya, justru penghambat keterbukaan informasi publik dan transparansi ya sekda itu sendiri,” kata Mathur.
Mathur berharap Khofifah lebih teliti dan hati-hati memilih dan mengangkat pejabat, jangan hanya mendengarkan informasi sepihak dari pejabat birokrasi, tapi juga mendengarkan informasi dan masukan dari sisi lain berbagai elemen masyarakat.
“Saya yakin masih ada pejabat yang punya spirit pembenahan bukan sekedar mengejar jabatan,” ujar Mathur. (Amal Insani)
