Menu

Mode Gelap

LINGKAR UTAMA · 29 Jul 2017 02:19 WIB ·

Kecewa dengan Penyaluran Dana Hibah, Gus Ipul: Harus Sesuai Mekanisme!


Kecewa dengan Penyaluran Dana Hibah, Gus Ipul: Harus Sesuai Mekanisme! Perbesar

 

Syaifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur

MALANG, Lingkarjatim.com-Penyaluran dana hibah yang kerap kali salah sasaran membuat Wakil Gubernur, Saifullah Yusuf merasa kecewa atas tindakan tersebut. Untuk penyaluran selanjutnya dia tekankan agar sesuai aturan.

“Penyaluran bantuan hibah dari pemerintah tidak bisa langsung begitu saja kepada penerima, tapi harus melalui mekanisme tertentu. Mekanisme tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” Katanya saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Sosialisasi Bantuan Hibah Prov. Jatim Tahun 2017 di Hotel Ijen Suites Malang, Kamis (27/7/2017) malam.

Pria yang lekat dengan sapaan Gus Ipul tersebut menjelaskan, beberapa tahapan yang harus dipenuhi pada penyaluran dana hibah diantaranya, seleksi administrasi (cek proposal), peninjauan lokasi penerima hibah, permohonan nota persetujuan gubernur, dan proses pengajuan Surat Keputusan Gubernur. Setelah itu baru dilakukan penandatangan Nota Persetujuan Hibah Daerah (NPHD), proses pencairan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan transfer dana lewat Bank Jatim. Sedangkan untuk bantuan sosial hanya perlu persetujuan gubernur.

“Saya ingin tahun ini tidak satupun lembaga penerima bantuan yang tidak baik. Semoga semuanya baik dan bisa berjalan lancar sesuai harapan. Sebab, tahun 2016 kemarin, masih ada sekitar 5 10 persen penerima bantuan yang kurang baik baik,” ujarnya.

Dari sekitar 4.000 jumlah penerima bantuan tahun 2016, kata Gus Ipul masih ada 200 hingga 400 lembaga yang kurang baik.

“Tapi, saya percaya dan yakin bahwa penerima bantuan dan hibah semuanya baik-baik serta bisa dipercaya,” tuturnya

Gus Ipul mengaskan, pemanfaatan dana bantuan sepenuhnya menjadi hak penerima hibah, termasuk risiko hukum apabila penerima hibah ingkar dari NPHD dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang menjadi panduan bagi pemeriksa.

“Harus dihindari adanya pengalihan peruntukan yang tidak sesuai dengan RAB. Mengingat Badan Pemeriksa Keuangan akan mencocokan kesesuaian antara RAB dengan fisik kegiatan yang dilakukan oleh penerima bantuan” tegasnya (Sul)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Naas, Pengendara Sepeda Motor Tewas Dilindas Truk Trailer di Sidoarjo

17 May 2024 - 16:40 WIB

Ratusan Jamaah Haji Akan Segera Diberangkatkan, Kasi Haji dan Umroh Kemenag Bangkalan Berpesan Dua Hal Ini

17 May 2024 - 15:42 WIB

Pj Bupati Tegaskan Bahwa Tidak Ada Fee Apapun di Bangkalan, Jika Ada …..

17 May 2024 - 14:26 WIB

Plt Bupati Sidoarjo Target Job Matching Mampu Menekan angka Pengangguran

16 May 2024 - 17:21 WIB

KPU Bangkalan Lantik 90 Anggota PPK untuk Pilkada 2024

16 May 2024 - 17:18 WIB

DPRD Bangkalan Tetapkan Raperda Fasilitasi Pesantren, Begini Isinya

15 May 2024 - 18:36 WIB

Trending di LINGKAR UTAMA