BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan tidak bisa dilakukan pada taun ini karena dinas Kebudayaan dan Pariwisata (disbudpar) Bangkalan tidak mendapat anggaran untuk melakukan pengembangan itu.
Menanggapi hal itu, Ketua komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan menyampaikan, seharusnya kepala dinas bisa memainkan politik anggaran agar bisa mendapatkan anggaran sesuai kebutuhan dinasnya.
“Kepala dinas harus multi talenta, skill birokrasi itu penting, skill keilmuan juga penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya, harus punya feeling yang kuat terhadap bagaimana memainkan politik anggaran,” ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu (08/02).
Nur Hasan menjelaskan, politik anggaran itu bisa dibangun dengan melakukan lobi-lobi politik di tingkat birokrasi, membangun kekuatan, image dan kepercayaan terhadap tim anggaran lebih-lebih kepada kepala daerah.
Selain itu, Politisi Fraksi PPP itu meyakini, kepala dinas pariwisata belum memanfaatkan kemampuan politik anggarannya secara maksimal, selain memang ada penyusunan anggaran dari pusat.
“Disbudpar sudah mengajukan, tetapi dalam proses pengajuannya itu saya meyakini kemampuan memainkan politik anggaran di tingkat birokrasi itu Kadisbudpar belum memiliki kemampuan itu, mungkin ada miss komunikasi atau tidak memiliki kemampuan lobi yang kuat,” kata dia
Namun meski demikian, Nur Hasan berharap, dinas terkait tidak putus harapan, karena masih ada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).
“Kami juga punya keinginan yang kuat dan kami yakin nanti bisa mendapatkan anggaran,” kata dia.
Dia juga berjanji, hal itu akan menjadi program prioritasnya dan akan memperjuangkan secara maksimal di PAPBD nanti agar mendapat anggaran yang cukup signifikan.
“Bukan berarti kemarin tidak memperjuangkan, tetapi karena keterbatasan anggaran karena ada penyusutan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten Bangkalan sehingga berimbas pada pengembangan pariwisata,” ucap dia. (Moh Iksan)
