SIDOARJO, Lingkarjatim.com – Persiapan jelang Pemilu 2024 saat ini terus dilakukan oleh pemerintah melalui KPU dan Bawaslu. Kondusivitas diharapkan tetap dijaga demi berlangsungnya pesta demokrasi yang jujur, adil dan aman.
Direktur Center for Participatory Development (Cepad) Indonesia, Kasmuin mengatakan, kondusivitas keamanan jelang Pemilu serentak memang harus dilakukan. Karena itu diharapkan masyarakat jangan mudah mempercayai berita maupun informasi yang bisa bikin gaduh.
“Terutama untuk pengamat politik yang seharusnya memberikan wawasan ke masyarakat jutsru jangan membuat komentar yang membuat situasi tambah panas,” terang Kasmuin, Senin (14/11/2022)
Dia mencontohkan, salah satu pengamat politik Baihaqi yang berkomentar tentang dugaan adanya pertemuan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu anggota DPR RI.
“Komentarnya sangat menggelikan, karena narasumber yang berkomentar di berita itu tidak menyebut jelas siapa anggota DPR RI yang dimaksud. Sedangkan yang membahayakan, komentarnya itu bisa menyulut situasi panas di Sidoarjo,” ujar Kasmuin.
Lebih lanjut Kasmuin menambahkan, gawe politik masih agak jauh menuju Pemilu 2024. Apalagi Panwascam baru saja dilantik. Karena itu diharapkan tidak membuat statemen yang bisa memperkeruh kondisi politik di Sidoarjo.
“Ini membahayakan sekali, karena bisa menyulut situasi yang tidak kondusif,” jelasnya.
Karenanya, Kasmuin berharap, komentar yang diumbar di publik, harus bisa memberikan pendidikan politik yang cerdas dan valid. Karena jika hanya berkomentar berdasar dugaan, maka itu yang membahayakan.
Seperti diketahui, pengamat politik dari Arci Baihaqi mengungkapkan jika ada dugaan pertemuan Panwascam bertemu dengan salah satu anggota DPR RI. Karena itu dia meminta Bawaslu Sidoarjo untuk secepatnya memproses.
Terkait dugaan pertemuan anggota DPR RI dan Panwascam itu, Baihaqi menyebut masyarakat dapat melaporkan dewan tersebut ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI.
Di sisi lain, saat dikonfirmasi anggota Panwascam Krian mengaku tidak ada mengetahui pertemuan Panwascam bersama anggota dewan pusat itu.
“Saya tidak tahu sumbernya dari mana,” ujar Imam.
Senada dengan Imam, Muhaimin Kholid Panwascam Sidoarjo menyatakan tidak tahu jika ada pertemuan itu.
“Kok gak ada pertemuan semacam itu. Coba kroscek ke Bawaslu saja,” tutur Muhaimin.
Terpisah, Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menyatakan, hingga saat ini tidak ada laporan terkait adanya dugaan pertemuan anggota DPR RI dengan anggota Panwascam.
“Belum ada laporan tidak ada,” katanya singkat. (Imam Hambali/Hambali)