Jaksa Masih Telaah Laporan Dugaan Korupsi Desa Errabu Sumenep

   
DATA UPDATE CORONA JAWATIMUR
TOTAL KASUS POSITIF 51
SEMBUH 5 PDP 142
MENINGGAL 2 ODP2.542
Kajari Sumenep, Djamaluddin (Kiri), Rausi Samorano (Kanan)

SUMENEP, Lingkarjatim.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep memastikan tengah menelaah laporan dugaan korupsi bantuan sosial beras untuk orang miskin (raskin), Dana Desa (DD), hingga Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Errabu, Kecamatan Bluto, Sumenep.

“Berkasnya masih ditelaah, namun silahkan hubungi Kasi Intel saja untuk infonya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Djamaluddin, Senin (17/02).

Maka, kata Djamaluddin,  langkah penyidik selanjutnya menunggu hasil telaah rampung sepenuhnya. “Tergantung hasil telaahannya,” tegas mantan Kajari Simeulue, Sinabang, Aceh itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, diwakili Kuasa Hukumnya, Rauso Samorano, masyarakat Errabu melaporkan kepala desa setempat ke Kejari Sumenep. Laporan itu beragam, mulai dugaan penyelewengan raskin, DD, hingga ADD.

Untuk dugaan penyelewengan raskin, diduga terjadi sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Saat itu, masyarakat penerima disebut tidak menerima sepenuhnya yakni setiap bulan. Namun berdasarkan data yang dimiliki masyarakat, laporan data pemerima sudah tertebus semuanya.

Baca Juga :  Ihwal Tersangka Lain 'Kasus BRI', Kajari Sumenep: Pokoknya Kami Dalami

Sedangkan untuk dugaan penyelewengan DD dan ADD, pasca dilakulan verifikasi lapangan, kata Rausi, banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban pekerjaan.

“Kalau DD dan ADD, berdasarkan laporan masyarakat itu, kita sudah lakukan verifikasi, kita punya foto copy SPJ, yang kemudian kita verifikasi apakah SPJ ini sesuai dengan fakta di lapangan. Ternyata banyak dugaan penyelewengan yang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan dalam SPJ,” kata Rausi.

Dari dugaan penyelewengan itu, kerugian negaranya pun bukan sedirit. Dari analisa yang dilakukan pelapor, indikasi kerugian negara mencapai Rp 2 Miliar. Namun, kata Rausi, hal itu bisa saja bertambah jika dilakulan audit oleh BPKP.

“Kerugian negara sekitar Rp 2 milyar lebih. Nanti, yang berhak mengeluarkan kerugian negara itu yang mengaudit adalah BPKP. Kita akan melakukan surat permohonan ke BPKP untuk melakukan audit investigatif. Atau kita datangi Inspektorat untuk melakukan itu,” kata Rausi. (Abdus Salam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here