SAMPANG, Lingkarjatim.com – Rencana penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) hasil produksi garam rakyat hingga kini belum ada kejelasan. Padahal saat ini musim puncak produksi garam sedang berlangsung. Alhasil, kondisi tersebut berdampak terhadap anjloknya harga dipasaran.
Saat dikonfirmasi. Kabid Perikanan dan Budi Daya Dinas Perikanan Sampang Moh. Mahfud mengaku hingga kini pihaknya belum menerima informasi HPP garam. Padahal saat ini sudah memasuki masa puncak panen garam rakyat. Tetapi, harga garam justru sedang anjlok.
“Inilah kemudian yang membuat para petani garam menjerit karena hasil panennya tak terbeli dengan harga layak, sedangkan HPP belum turun kepastiannya,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa rata-rata harga garam rakyat dengan kualitas terbaik terjual Rp 400 hingga Rp 450 per kilogram (kg), harga tersebut jelas kurang menguntungkan bagi petani. Bahkan, untuk hitung-hitungan bisnis merugikan petani. Idealnya, menurut Mahfud, harga garam K-1 bisa terjual di atas Rp 1.000/kg. Sebab, break-even point (BEP) garam kisaran antara Rp 800 hingga Rp 900 per kg.
“Idealnya harga garam K-1 itu di atas Rp 1.000. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan keuntungan meskipun tidak besar,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa memastikan kapan HPP garam akan diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kalaupun tidak turun bulan ini, harapannya bisa turun bulan depan. Bahkan, setelah musim panen sekalipun tidak terlalu dipersoalkan.
“Meskipun bukan sekarang yang penting ada kepastian, karena HPP ini digunakan dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Sementara itu. Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko juga mengaku tidak bisa memastikan kapan HPP garam akan diterbitkan oleh pemerintah pusat. Tetapi, pihaknya juga berharap agar HPP garam tinggi, bahkan menurut Budi idealnya harga garam rakyat dengan kualitas terbaik layak dihargai Rp 1.500/kg.
“Kami juga tidak bisa berbuat banyak, kami hanya bisa melakukan serapan mengikuti harga dipasaran,” singkatnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mendorong pemerintah pusat untuk membuat regulasi tentang penyerapan garam rakyat, salah satunya PT Garam agar mampu menjadi stabilisasi harga, sehingga ada langkah kongkrit permasalahan harga garam yang terus bermasalah setiap tahunnya.
“Kami ingin PT Garam menjadi penyangga utama tentang kondisi harga garam rakyat, baik menentukan HPP,” katanya.
Dikatakannya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat soal tuntutan perani garam Madura yang meminta agar penyerapan dan harga garam sesuai dengan peruntukannya. (Abdul Wahed)