BANGKALAN,Lingkarjatim.com – Anggota Komisi V DPR RI Syafiudin Asmoro mengundang lima Kepala Balai Besar di kementrian PUPR untuk hadir dalam kegiatan kunjungan dapilnya Rabu (30/9) siang. Dalam pertemuan yang juga melibatkan sejumlah tokoh masyarakat Madura tersebut. Syafiudin mengatakan bahwa kunjungan dapil hari ini dilakukan sebagai tindak lanjut protes keras, yang dilakukannya kepada kementrian PUPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), di DPR RI beberapa waktu lalu.
“Kita tahu kan Kementrian PUPR itu dalam RAPBN dapat anggaran 160 Triliun, nah dari itu kami minta pemerataan untuk wilayah Madura. Soalnya kalau kita perhatikan pada anggaran sebelumnya, yang jatuh ke Madura sangat minim,” terang Syafiudin usai memimpin diskusi antara Tokoh Masyarakat Madura dan pihak Balai PUPR Jatim-Bali.
Syafiudin meminta kedepan Madura tidak lagi di “anak-tirikan” oleh pihak Kementrian PUPR dengan anggaran yang minim dibanding daerah lainnya. Padahal Madura sebagai kawasan yang cukup tertinggal, masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mendongkrak perekonomian lokal dan peningkatan kualitas SDM-nya.
“kalau sebelumnya paling hanya 10 milyar , 23 milyar per tahun. Itu minim sekali. Alasan dari kementrian kenapa minim anggarannya, karena sebelum-sebelumnya ada penolakan dari warga. Tapi saya pastikan kedepan akan kawal ini, agar tidak ada lagi kebuntuan komunikasi dalam proses pembangunan sebagaimana yang ditakutkan kementrian selama ini. Oleh karena itu kami undang hari ini tokoh-tokoh agama dan masyarakat,” imbuh Syafi, sapaan pria asal Tanah merah tersebut.
Atas hal tersebut, Ahmad Shubki Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim dan Bali, yang mewakili 4 kepala Balai kementrian PUPR lainnya, menyampaikan terima kasih atas terlaksananya dialog antara pihak Kementrian PUPR dengan warga dan tokoh masyarakat hari ini. Pihaknya berharap, hal ini dapat menjadi awal komunikasi yang baik, sehingga tidak ada lagi kasus penolakan pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dikhawatirkan selama ini.
“Dengan meningkatnya anggaran di tiap-tiap balai, kedepan kami harap bantuan dari warga dan tokoh masyarakat, agar komunikasi antara kami dan warga lancar, sehingga proses pembangunan infrastruktur tidak menemui kendala yang berarti,” ujar pria asal pamekasan yang juga merupakan adik dari tokoh Madura Mahfud MD ini.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang bermitra langsung dengan Kementrian PUPR, Syafiudin Asmoro mengaku akan mengupayakan agar anggaran untuk pembangunan infrastruktur dari Kementrian PUPR untuk wilayah Madura, bisa meningkat mencapai antara 2,5% hinga 5% dari total anggaran. Karena itu dirinya meminta dukungan dari segenap warga Madura agar hal ini dapat terealisasi, demi meningkatkan kualitas perekonomian dan taraf hidup masyarakat Madura secara umum. (jos)
