BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Gabungan Advokasi Masyarakat (GAM) mendatangi kantor DPRD Bangkalan, Kamis (08/09/2022).
Mereka mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan adanya dugaan ketidaktransparanan dalam proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD).
Bahkan, mereka menyebut mayoritas desa yang akan melaksanakan pilkades serentak tahap II tahun 2023 mendatang membentuk P2KD secara diam-diam.
“Bukan hanya beberapa, tapi memang mayoritas membentuk P2KD secara diam-diam, bahkan ada yang membentuk di hari libur,” ujar koordinator GAM, Kasmo saat diwawancarai usai audiensi.
Untuk itu, kata Kasmo, pihaknya datang ke DPRD khususnya Komisi A agar apa yang menjadi keresahan masyarakat tersebut bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Ini terkesan ada pembiaran. Kalau ini dibiarkan, maka tidak bisa dijamin pilkades ini akan kondusif,” katanya.
Selain itu, Kasmo juga menegaskan, jika apa yang disampaikannya itu tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan datang kembali dengan cara yang berbeda.
“Kalau ini tetap tidak ditindaklanjuti, maka kami akan datang lagi dengan suara yang lebih lantang dan tentunya dengan suasana yang berbeda tentunya,” tegasnya.
