SUMENEP–Lingkarjatim.com, Sejak dilantik 21 Agustus lalu, Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Sumenep belum juga mengumumkan struktur kepengurusan fraksi-fraksi.
Ketua sementara DPRD Sumenep, A Hamid Ali Munir beralasan tiap partai diberi waktu satu bulan untuk menyusun kepengurusan fraksi.
“Kalau sebulan tak juga beres, baru akan kami eksekusi, tidak ada toleransi lagi,” kata Hamid saat ditemui di ruang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Jum’at (6/9).
Ada10 parpol yang lolos ke DPRD Sumenep pada Pileg 2019 lalu. Enam parpol diantanya bisa membentuk fraksi sendiri yaitu PKB, Demokrat, PPP, PAN, Gerindra, dan PDI Perjuangan.
Sedangkan empat parpol sisanya yaiti Nasdem, Hanura, PKS, dan PBB perlu membentuk fraksi gabungan karena jumlah kader yang lolos ke parlemen tidak memenuhi syarat untuk membentuk satu fraksi.
Menurut Hamid, dari enam parpol yang boleh membentuk fraksi sendiri, pembentukan fraksi PAN dan PPP paling berbelit. PAN misalnya sempat mengajukan dua struktur partai dengan kepengurusan berbeda.
Kondisi itu sempat membuat repot Bagian Hukum Sekretariat DPRD Sumenep karena harus berkoordinasi dengan DPW PAN Jawa Timur.
Sedangkan frakak PPP belim menyerahkan susunan pengurus karena DPP PPP belum menentukan siapa yang akan menjadi ketua fraksi.
Namun Hamid mendengar kabar baik, bahwa PPP akan menyerahkan susunan pengurua fraksinya hari ini. “kalau benar hari ini, senin atau Selasa depan pembentukan frakai sudah bisa diparipurnakan,” ujar Hamid yang sudah lima periode jadi Anggota DPRD Sumenep. (Abdus Salam)
