Menu

Mode Gelap

LINGKAR UTAMA · 12 Nov 2019 12:53 WIB ·

FITRA Jatim Soroti Pemborosan Anggaran Perjalanan Dinas hingga Mamin di Disdik Jatim


FITRA Jatim Soroti Pemborosan Anggaran Perjalanan Dinas hingga Mamin di Disdik Jatim Perbesar

SURABAYA, Lingkarjatim.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur menemukan anggaran ganjil dalam draf rencana kerja dan anggaran (RKA) di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

Dalam draf RKA tersebut, ditemukan anggaran untuk biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan makan minum yang cukup fantastis.

Setelah ditelusuri di semua program kegiatan, anggaran perjalanan dinas di Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam setahun mencapai Rp 65.223.041.000, anggaran makan minum Rp 17.203.688.000, dan anggaran alat tulis kantor Rp 13.823.139.700.

Koordinator Fitra Jawa Timur Akhmad Dakhlan menyoroti besarnya anggaran belanja untuk penunjang program kegiatan yang dinilai tidak efisien tersebut.

Ia pesimistis anggaran pada belanja penunjang yang fantastis itu bisa menunjang tercapainya output kegiatan yang dijalankan Dinas Pendidikan Jawa Timur.

“Alokasi dana perjalanan dinas, ATK, dan Mamin itu memang salah satu sumber pemborosan yang itu akan mengurangi efektivitas kegiatan. Karena belanja untuk penunjang, itu lebih besar dari belanja utama atau substansi program/kegiatan,” kata Fitra kepada Lingkarjatim.com, Selasa (12/11/2019).

Dakhlan, karena itu, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk sebisa mungkin mengefisienkan belanja-belanja yang tidak terlalu penting.

Menurut Dakhlan, belanja ATK, makan minum, dan perjalanan dinas nilainya bisa puluhan juta hingga ratusan juta dalam setahun.

“ATK itu, misalnya, kan termasuk belanja tas (souvenir), belanja kertas dan sebagainya. Menurut kita itu tidak efektif untuk menunjang tercapainya output dari program atau kegiatan yang dijalankan,” ucap dia.

Pemborosan belanja penunjang di Dinas Pendidikan Jawa Timur itu, menurut Dakhlan, akan berdampak terhadap rendahnya tingkat akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (Eddy Aryo)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jelang Pilkada, PKB Buka Pendaftaran Calon Bupati Bangkalan 2024

24 April 2024 - 17:32 WIB

Peringati HPN 2024, PWI Sidoarjo Bagikan Sembako untuk Warga Terdampak Banjir

24 April 2024 - 17:24 WIB

Halalbihalal dengan Wartawan, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Gaungkan Peduli Lingkungan

23 April 2024 - 19:52 WIB

Terjerat Kasus Korupsi, Mantan Bupati Malang RK Akhirnya Bebas Bersyarat

23 April 2024 - 16:37 WIB

Pelantikan ASN Sidoarjo Cacat Prosedur, Sekda : Saya Mohon Maaf

23 April 2024 - 16:15 WIB

Tabrak Mobil Tronton, Suami Istri Pengendara Honda Vario Meninggal Dunia

23 April 2024 - 15:42 WIB

Trending di HUKUM & KRIMINAL