JATIM, Lingkarjatim.com – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim agar transparan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.
Hal itu karena sampai saat ini dokumen APBD Pemprov Jatim tahun 2020 itu tak kunjung ada di kantor DPRD. Padahal, RAPBDnya sudah disahkan bersama legislatif dan eksekutif dalam rapat paripurna dan sudah dievaluasi oleh mendagri serta sudah ditetapkan menjadi APBD.
“Sangat tidak logis dan aneh bin ajaib jika dokumen itu belum diserahkan ke pimpinan dewan,” kata Mathur, Rabu (29/04).
Mathur menduga ada persekongkolan antara eksekutif dan oknum pimpinan dewan yang sengaja menyembunyikan dokumen APBD 2020.
“Bisa saja dokumen ini sudah diserahkan ke Pimpinan Dewan tapi disembunyikan,” lanjut dia.
Oleh karena itu, Mathur meminta salinan dokumen APBD 2020 dan semua lampirannya untuk diserahkan ke anggota dewan minimal ke masing-masing Fraksi.
Bagimana pun ini menjadi hak dewan untuk melakukan pencermatan dan pengawasan kinerja eksekutif, tanpa dokumen itu dewan ibarat macan ompong,” kata dia.
Lebih lanjut, Mathur mengatakan, menurut UU Nomor 14 Tahun 2008, dokumen APBD itu masuk kategori informasi publik dan setiap warga negara berhak tahu atau memperoleh salinannya.
“Tapi Pemprov Jatim sangat tertutup dan takut terhadap Transparansi Anggaran. Takut pada bayang-bayang dirinya sendiri,” ucap dia.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Azis, menurutnya, ada catatan khusus terkait posisi, tugas dan fungsi dewan. Dia juga mengatakan, saat ini dewan punya dua pilihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Pilihannya sekarang, kita mau gini-gini aja atau gutu-gitu aja,” kata dia.
Tak hanya itu, dia juga menganggap selama ini DPRD Jatim agak bercanda dalam menjalankan tugasnya, padahal DPRD disumpah dan digaji.
“Urusan buka APBD saja tidak dikasih kita diam, ini kan bercanda namanya. Padahal kita digaji pakai uang beneran dan disumpah juga beneran, masak urusan gitu saja kita tidak bisa,” tambah dia.
Lebih jauh Azis mengatakan, jika pihak eksekutif tidak percaya terhadap legislatif dengan alasan APBD itu takut bocor keluar, maka bagaimana legislatif bisa percaya terhadap eksekutif.
“Jadi buka APBD itu sangat penting, selama urusan ini belum selesai, kita masih sedang bercanda,” ucap dia. (Moh Iksan)
