DPKS Tidak Akan Toleransi Sekolah yang Lakukan Pungutan pada Siswa

Ilustrasi

SUMENEP, Lingkarjatim.com – Dewan Pendidikan Sumenep (DPKS) tidak menampik dugaan adanya indikasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah terhadap siswanya, terutama siswa baru yang hendak melakukan daftar ulang setelah lulus PPDB 2019.

Anggota DPKS, Syamsuri menyebut pihaknya sudah mencium dugaan adanya pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah tersebut. Kata dia, pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah itu berkedok sumbangan.

“Terkait maraknya pemberitaan di media bahwa disalah satu SMA di Kabupaten Sumenep masih ada yang melakukan beberapa pungutan atau berkedok sumbangan terkait berbagai macam hal yang dilakukan oleh sekolah,” katanya, Selasa (2/7/2019).

Kata dia, sesuai SE Gubernur Jawa Timur, seharusnya sekolah SMA/SMK digratiskan. Namun saat ini masih ada sekolah yang melakukan pungutan berkedok sumbangan.

“Dalam waktu dekat ini kami akan segera koordinasi dengan Pak Kacab (Kapala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Sumenep, red) untuk melakukan sidak ke sekolah yang dimaksud,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta penjelasan dan klarifikasi terkait dugaan adanya pungutan tersebut. Kata dia, DPKS tidak akan mentoleransi jika ada sekolah yang terbukti melakukan pungutan. DPKS akan merekomendasikan temuan itu ke Gubernur Jawa Timur.

Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan kajian apakah sejumlah sekolah yang terindikasi melakukan pungutan. Kata dia, jika sekolah benar melakukan penarikan sumbangan, maka tidak boleh menentukan nominal dan waktu pembayaran.

“Makanya kami akan kaji apakah sekolah itu sudah melakukan kajian apakah sekolah tersebut sudah melakukan penarikan sumbangan dengan benar atau belum,” tukasnya.

Sementara itu, Kacab Disdik Jatim di Sumenep, Sugiono Eksantoso belum bisa dimintai konfirmasi. “Masih acara di Surabaya, Mas,” katanya dengan singkat melalui pesan WhatsAppnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang ada di Sumenep diketahui menarik sumbangan bagi siswa barunya.

Salah satunya, seperti dilansir dari media online Mediamadura.com, biaya daftar ulang di SMAN 2 Sumenep mencapai Rp 3 juta. Sehingga hal itu dikeluhkan oleh wali siswa. Dari uang tersebut, Rp 1,5 juta adalah sumbangan pembangunan Mushalla sekolah.

Kepala Sekolah SMAN 2 Sumenep, Suhermono mengatakan, biaya tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak sekolah, komite, dan wali siswa.

“Untuk SPP memang dihapus, tapi untuk kegiatan dan layanan lainnya termasuk peningkatan kompetensi perlu biaya sehingga perlu partisipasi masyarakat termasuk Wali murid,” katanya. (Lam/Lim)

Leave a Comment