SUMENEP, Lingkarjatim.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep untuk melakukan regrouping terhadap sekolah yang dinilai tidak layak beroperasi. Salah satunya sekolah yang minim anak didiknya.
Desakan itu disampaikan Sekretaris DPKS Muhammad Suhaidi. Ia berharap Dinas Pendiiikan Kabupaten Sumenep bisa mengambil langkah tegas untuk mengatasi minimnya siswa dibeberapa sekolah itu, salah satunya dengan cara regrouping.
“DPKS mendukung langkah tegas Plt. Kepala Disdik Sumenep untuk melakukan regrouping sekolah yang tidak layak beroprasi atau minim siswa,” Kata Suhaidi, Senin (11/02).
Mantan Aktivis PMII itu menilai salah satu penyebab minimnya siswa disebuah sekolah karena kepala sekolah yang kurang komunikatif dengan masyarakat sekitar. Dia yakin jika Dinas Pendidikan mampu untuk menuntaskan persoalan itu. Salah satunya dengan memutasi (mengganti) kepala sekolah yang bersangkutan. “Saya yakin pak kadis memiliki spirit ke arah itu,” Tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, yakni SDN Sentol Laok hanya memilik 24 orang siswa. Mulai dari dari kelas I hingga kelas VI.
Kepala Sekolah SDN Sentol Laok, Baisuni mengklaim jika minimnya siswa disekolah itu lantaran masyarakat Desa Sentol Laok yang memang sedikit. Yakni hanya sekitar 750 orang. “Awal 40 siswa, dari tahun 2013 jumlahnya 25 siswa, sampai saat ini 24 siswa. Sekolah ini, satu satunya di desa ini, termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak ada,” Katanya, Kamis (07/02).
Menyikapi persoalan itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Mohamad Saedi mengatakan akan meninjau sekolah tersebut. Menurutnya, untuk melakukan regrouping ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya kondisi geografis sekolah tersebut.
“Nanti kita lihat dulu penyebabnya, apakah sekolah itu tidak sehat atau bagaimana. Kalau tidak sehat kita cari tidak sehatnya dimana. Kalau misalkan kepala sekolahnya yang bermasalah, misalkan komunikasinya dengan masyarakat kurang, ya bisa dimutasi. Atau bisa juga memang karena jumlah masyarakatnya yang sedikit,” Katanya kepada media ini saat ditemui di kantornya, Jum’at (08/02).
“Kalau misalkan sekolah itu tidak sehat dan masyarakat menghendaki untuk di grouping, ya lebih baik digrouping. Tapi kalau malah menyusahkan masyarakat, misalkan jarak dengan sekolah lain jauh, sehingga siswa itu susah untuk bersekolah ke sekolah itu, dan masyarakat tidak menghendaki untuk di grouping ya lebih baik sekolah itu dipertahankan,” Tukasnya. (Lam/Lim)