Ditolak PKS, Revisi Perda Miras Pamekasan Jalan Terus

Ilustrasi miras

PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Walaupun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan tetap akan merevisi Perda yang melarang Minuman Keras (Miras) ada di Kabupaten Pamekasan.

Miras di Pamekasan semula diatur dalam eraturan Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2001. Isi awal perda ini melarang tegas peredaran miras. Dengan revisi itu nantinya pelarangan itu akan diganti dengan pengendalian miras.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan, Wardatus Syarifah mengaku sempat menolak untuk merevisi Perda tersebut, namun karena hal tersebut direkomendasi oleh Biro Hukum Sekretarian Provinsi Jawa Timur untuk tetap dilakukan revisi.

“Jadi tidak boleh tidak kami tetap akan melakukan revisi nantinya, karena itu sudah rekomendasi dari Pemprov Jatim,” ucapnya, (9/1/2020).

Ia menjelaskan, bahwa alasan Pemprov Jatim melalui Biro Hukum Sekretariatan merekomendasikan untuk direvisi karena Perda tersebut tidak ada sandaran hukumnya.

Baca Juga :  Rekom PPP Hambat Pembentukan AKD DPRD Pamekasan

“Jadi apabila Perda tersebut sah direvisi dan diberlakukan di Kabupaten Pamekasan, maka secara otomatis Miras atau minuman beralkohol bebas dijual karena sudah tidak lagi dilarang hanya cukup dikendalikan,” imbuhnya.

Pihaknya berharap apabila Miras sudah tidak lagi dilarang ada di Kabupaten Pamekasan, maka Pemkab harus pandai mengendalikan serta harus dikontrol dengan ketat.

“Salah satu cara untuk mengendalikan yakni dengan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan kontrol dengan ketat,” kata Wardatus Syarifah.

(Supyanto Efendi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here