Dinkes Bangkalan Nonaktifkan 42 Ribu Peserta PBID

Nur Hasan

BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan menonaktifkan sebanyak 42 ribu Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Penonaktifan itu dilakukan dikarenakan jumlah anggaran dianggap tidak mampu untuk menanggung sebanyak 143 ribu peserta PBID secara keseluruhan di kabupaten Bangkalan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan menyayangkan hal itu, padahal pihaknya sudah mewanti-wanti agar dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

“Kami sebenarnya sudah mewanti-wanti sebelum dilakukan penonaktifan agar diverifikasi terlebih dahulu ke lapangan, ternyata sebelum divervak sudah dinonaktifkan,” ujar dia usai memanggil dinkes, kepala puskesmas dan bendahara JKN, Rabu (05/02).

Menurut dia, kebijakan itu tidak fair, sebab penonaktifan itu dilakukan tanpa diverifikasi terlebih dulu ke lapangan.

“Setelah diverifikasi, baru buat kebijakan dengan mempertimbangkan anggaran yang ada. Tapi apa boleh buat, memang efisiensi anggaran harus begitu tetapi idealnya harus dilakukan verval,” kata dia.

Baca Juga :  Dinkes Bangkalan Pastikan Verval PBID Rampung Minggu Ini

Selain itu, Nur Hasan juga mengatakan, sesuai kesepakatan dengan Dinkes, dalam waktu dekat ini Dinkes akan melakukan verifikasi dengan menggerakkan bidan yang ada di seluruh kabupaten Bangkalan.

“Mudah-mudahan ini akan dirumuskan oleh pemerintah kabupaten dan 42 ribu yang dinyatakan tidak aktif itu bisa sebagian atau kalau perlu semuanya bisa masuk lagi,” ucap dia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Sudiyo berjanji pihaknya akan segera melakukan verifikasi secara langsung ke lapangan melalui bidan yang ada di setiap daerah.

“Sesuai kesepakatan, batas akhir verval nanti tanggal 17 Februari 2020. Kita akan turun langsung ke lapangan,” kata dia.

Sudiyo juga meyakini, setelah dilakukan verifikasi, data peserta PBID itu akan berubah, sebab menurut dia pasti ada masyarakat yang sejahtara tetapi Saya mempunyai kartu PBID.

Baca Juga :  Agar Bisa Ditempati, Gedung Baru DPRD Bangkalan Masih Butuh Dana Rp 26 Miliar

“Intinya kita ingin verifikasi, data itu benar-benar ada dan benar-benar valid dan kita akan menilai dengan hati, karena kita orang lapangan bukan orang teknis,” ucap dia.

“Saya akan berupaya maksimal untuk mencari jalan keluar bagaimana caranya manfaat itu bisa dinikmati secara langsung dan tepat sasaran. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat Bangkalan,” tambah dia. Moh Iksan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here