SUMENEP, Lingkarjatim.com — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep, Madura, Jawa Timur menolak wacana pemerintah untuk melakukan impor beras. Pasalnya, hal ini dinilai akan merugikan masyarakat.
Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PCNU Sumenep, H. Alvin Niam mengatakan, jika pemerintah melakukan impor beras, hal ini akan merugikan petani. Apalagi, saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak bagi perekonomian petani.
Kata dia, seyogyanya pemerintah lebih memikirkan nasib petani sebelum melakukan kebijakan tersebut. Apalagi, saat ini merupakan musim panen. Sehingga wacana impor beras ini sangat melukai hati petani. “Impor hanya memberikan keuntungan pada segelintir pihak tertentu, yang paling dirugikan ya petani kita,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu daerah terbesar penghasil beras di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, pada tahun 2020 lalu, hasil produksi beras di Jawa Timur mengalami surplus jika dibandingkan tahun 2019 lalu.
Ia menjabarkan, pada kuartal ke tiga tahun 2020, produksi beras di Jawa Timur mencapai 10,2 juta ton. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,44 juta ton dari tahun sebelumnya yang berada di angka 9,58 juta ton.
Ia mengatakan, kendatipun produksi beras di Jawa Timur tidak mampu memenuhi kebutuhan beras nasional, masih banyak daerah lain penghasil beras, yang akumulasinya bisa memenuhi kebutuhan beras nasional. Sehingga kebijakan impor tidak perlu dilakukan.
“Mestinya pemerintah lebih mendorong para petani untuk memperbaiki pola pertanian. Seperti, memberi edukasi bagaimana bertani yang baik mulai proses penanaman hingga musim panen, bukan malah impor,” paparnya.
Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ia mengatakan, stok beras di Jawa Timur masih aman, bahkan surplus hingga akhir Mei 2021. Artinya, kata Khofifah, masyarakat Jatim tak perlu suplai impor beras.
“Jawa Timur tidak perlu suplai beras impor. Kita bisa mencukupi kebutuhan pangan dan mampu menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani,” kata Khofifah, di Surabaya, Senin, 22 Maret 2021.
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, stok beras di wilayah setempat akan surplus hingga akhir Mei 2021. Surplus beras di Jatim ini akan terjadi karena sampai semester satu 2021, luas panen Jatim, dihitung asumsi sampai dengan April sebesar 974.189 hektar, dengan asumsi produksi beras 3.053.994 ton.
“Jadi berdasarkan prediksi dan hitungan kami, di Jatim akan ada surplus 902.401 ton. Dengan jumlah itu, maka Jatim tidak perlu ada suplai beras impor, karena stok beras kita sangat melimpah. Bahkan saat ini tim satgas pangan sedang keliling untuk menyerap padi dan beras produksi panen saat ini,” ungkapnya.
Selain itu, berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok Januari-April 2021, ketersediaan beras diasumsikan tercukupi. Bahkan tren harga beras juga akan terjaga stabil.
Lebih lanjut ditegaskan Khofifah, angka ketersedian beras yang disebutkan di atas masih belum dihitung tambahan luas panen Mei dan Juni. Yang luas lahannya 295.118 ha dengan produksi 1.008.779 ton. Sehingga produksi beras Jawa Timur sampai dengan semester 1 adalah 1.911.180 ton.
Dengan data tersebut, Khofifah mengatakan masyarakat tak perlu khawatir dan cemas, karena stok pangan Jawa Timur aman dan dalam kondisi sangat cukup dan surplus. Ia mengimbau pada seluruh masyarakat agar tidak melakukan spekulasi, sehingga berdampak pada gejolak harga di pasaran. “Dengan kondisi beras Jatim yang surplus, dipastikan bahwa kestabilan harga di pasar juga akan stabil,” ujarnya.
Selain itu, Khofifah menegaskan bahwa prakiraan produksi tidak bergeser seperti yang terjadi pada tahun 2020. Bahkan produksi beras di Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun. “Saya tegaskan bahwa ketersedian 2021 Kondisi stok sangat aman. Tahun 2020 lalu kita juga surplus 1,9 juta ton, yang secara tidak langsung menjadi stok atau cadangan,” katanya. (Abdus Salam).