Dinilai Main Uang Kasus Dana Banpol partai Gerindra, Kejari Bangkalan Bungkam

Kantor Kejari Bangkalan (tampak dari depan)

Bangkalan, Lingkarjatim.com – Dugaan ada permainan uang dalam kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan semakin menguat. Hal itu terbukti ketika tim Lingkarjatim.com berusaha meminta keterangan kepada pihak Kejari Bangkalan, Selasa (30/05/2017). Namun baik Kasi Intel atau Kasi Pidsus Kejari Bangkalan enggan berkomentar.

Hendra Purwanto Arifin selaku Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ketika dihubungi via¬†Whatsaap Massanger hanya menjawab singkat. “Sementara tidak ada komentar mas, trims,” ujarnya singkat.

Sementara Kasi Intel Kejari Bangkalan Andi Surya Perdana saat dihubungi via Telepon ataupun SMS tidak memberikan respon. Begitupun saat tim mencoba mendatangi kantornya, yang bersangkutan tidak ada ditempat.

Perlu diketahui berdasarkan hasil penelusuran, Surat Pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2015, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan dinilai fiktif. Hal itu terbukti ketika dalam LPJ tersebut banyak data seperti kwitansi tidak sesuai dengan pengguna jasa.

Misalnya seperti pengakuan salah satu pegawai Panca Photo yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa kwitansi dan stempel bukan dari milik usahanya.

“Oh itu bukan miliki kita mas, mungkin orangnya membuat sendiri, walaupun nama dan alamatnya sama tapi itu bukan milik kita, lagian disini tidak shoting video kok,” ujarnya saat tim menunjukkan sebuah kwitansi yang ada dalam LPJ DPC Partai Gerindra.

Sementara itu, Direktur Jaka Jatim, Mathur Husyairi yang melaporkan kasus tersebut menilai bahwa bungkamnya pihak Kejari karena merasa bersalah. Ia juga menilai penanganan kasus Banpol sangat lamban. “Sudah saya sajikan hasil investigasi kok malah lamban penyelesaiannya,” katanya.

Dikataka Mathur sapaan akrabnya, sebenarnya mereka tidak perlu melakukan lidik, hanya tinggal konfrontir saja dan memanggil semua penyaji jasa, baik catering maupun penyewa gedung. “Kok bisa sewa gedung PKPN kan 560 ribu, sedangkan di kwitansi tertulis 5.6 juta,” pungkasnya. (Zan/Lim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here