BANGKALAN, lingkarjatim.com – Sebanyak 16 Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, diam-diam mendapatkan kucuran Bantuan Dana dari Kementerian PU PR tahun 2019. Bantuan itu disorot publik karena nilainya fantastis.
Salah satu yang menyorot adalah Direktur LSM Jaka Jatim Mathu Husyairi. Dia mengatakan 16 Sekolah Dasar itu mendapatkan kurang lebih Rp 1 miliar persekolah.
“16 Sd ini total bantuannya 22 M, yang paling besar SDN Dumajah 1 dan 2 sebesar 2,2 M. SDN Pacentan 2.3 M, ini harus dilakukan sesuai bastek di dalam RAB nya.”Ucap pria yang saat ini menjabat wakil rakyat provinsi Jawa Timur.
Menurut data yang dimiliki Jaka Jatim, bahwa estimasi untuk RKB plus meubelair Rp 180 juta, jikalau DAK. Bila ditambah pajak dan keuntungan 25%, maka maksimal Rp 225 juta per ruang kelas.
Kalau rehab berat malah lebih murah hanya Rp 125 juta, sedangkan kontraknya hanya Rp 156 juta.
“Jadi kalau mengacu pada juknis DAK terjadi ketimpangan untuk menyusun anggaran. Pagu anggaran untuk bangunan sederhana sesuai perbup itu Rp. 6.240.000/m2 Jadi 1 ruang kelas sekitar 349.500.000 dan masih di analisis lagi oleh konsultan. Jadi HPS nya harus dibawah itu.” Mathur menerangkan.
Kendatinya, Biaya diatas masih dikurangi perencanaan, pengawasan dan administrasi 14%. Jadi per meter persegi membutuhkan Rp. 5.360.000 (khusus fisik). Unuk SDN Dumajah kalau revitalisasi (RKB) masih bisa masuk, karena SDN Dumajah 2 itu masih ada gedungnya.
“Itu anggarannya kan besar, di SDN Dumajah sudah ada bangunan tapi dianggarkan 2,2 Milyar. Standard harga satuan barang mana yg dipakai, berdasarkan pergub atau apa?. Ini akan rawan nantinya” kata Mathur curiga.
Tak hanya Mathur, sorotan serupa juga datang dari mantan Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan, Mondir Rofii. Mantan Wakil Bupati ini tak ingin anggaran tersebut tidak sesuai dengan prencanaan awal.
“Pasti semua kegiatan pembangunan ini sudah ada perencanaan yang sudah tersusun dalam RAB, jadi ini harus dikerjakan sesuai RAB. Kalau tidak ada perencanaan tidak mungkin,” Ujar dia melalui sambungan telepon.
Ra Mondir, menilai bantuan anggaran apapun dari pusat, sudah lengkap dengan pengadaan dan pengawasan.
“Karena anggaran pengawasan itu pasti ada, entah melekat atau berupa dana sharing dari kabupaten. Nah, jadi kalau dinas terkait dan dinas yang paham teknisnya tidak tahu. Ini sudah tidak benar, gak beres ini,” kata dia.
Ia meminta kepada kontraktor proyek tersebut, bisa dikerjakan dengan maksimal, jangan sampai pemerintah pusat kecewa lagi.
“Buat dapat anggaran kayak gini kan susah, jadi harus dimanfaatkan dengan baik, siapa tahu tahun berikutnya akan dapat perhatian lagi.” Ujar Mondir.
Terpisah, Moh Yakup, Kepala Bidang yang menangani SD di Dinas Pendidikan Bangkalan, tidak bisa berkomentar banyak, sebab dia belum menerima tembusan secara detail terkait proyek tersebut.
“Saya gak bisa komentar, no komen saja. Kalau yang di Dumajah itu, kami kemarin turun, karena ada pembongkaran ruang kelas, karena takut PBM nya terhambat, hanya sebatas itu.” Kata dia.
Sedangkan, Ketua Komisi D bidang pendidikan, Nur Hasan berjanji akan memanggil semua pihak terkait dengan proyek tersebut.
“Saya belum paham secara detail, nanti kalau alat kelengkapa dewan ini sudah diparipurnakan, kami akan panggil semua. Biar jelas,” kata dia. (Muhlis)
