PAMEKASAN, Lingkarjatim.com – Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan, Jawa Timur, menolak rencana pemerintah pusat menaikan harga LPG 3 Kg. kenaikan direncanakan berkisar antara Rp 5 hingga 10 ribu pertabung.
“Kalau jadi naik, masyarakat bawah yang paling terdampak. Sebab LPG ini merupakan kebutuhan dasar,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan, Isma’il, (1/2/2020).
Isma’il menuturkan mestinya pemerintah berkaca pada saat penerapan program konversi minyak tanah ke elpiji yang membuat gejolak di masyarakat. Dia menilai reaksi masyarakat tak akan jauh berbeda jika pemerintah ngotor menghapus istilah LPG bersubsidi.
“Yang kami hawatirkan untuk hari ini yakni kalangan industri menengah kebawah, seperti halnya industri olahan makan. Diamana selama ini mereka mendapatkan gas LPG yang bersubsidi ini dari pemerintah,” paparnya.
Isma’il menambahkan jika kemudian subsidi dicabut dan harganya disamakan dengan harga yang bukan subsidi maka akan menjadi beban yang sangat berat bagi masyarkat utamanya yang miskin.
“Kami berharap kepada pemerintah mengenai upaya pencabutan subsidi gas LPG agar dikaji ulang dan kami minta LPG subsidi tetap ada untuk masyarakat miskin,” ungkap dia.
(Supyanto Efendi)