Demo DPMD, Pemuda Giliraja Tuntut 2019 Listrik Wajib Nyala

Korlap Aksi, Sahrul Gunawan saat Orasi

SUMENEP, Lingkarjatim.com – Puluhan masyarakat dan pemuda Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Sumenep, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.

Mereka menuntut pemerintah segera menuntaskan persoalan listrik di Pulau Giliraja. Sejak tahun 2013 lalu, upaya mereka mengawal persoalan listrik seakan sia-sia, pasalnya, hingga saat ini aliran listrik di pulau itu belum ada.

Korlap aksi, Sahrul Gunawan mengatakan, bagi masyarakat, persoalan listrik di pulaunya harus tuntas tahun 2019 ini. Dia meminta pada pemerintah, tahun ini masyarakat harus menikmati aliran listrik.

“Kami minta pada Pemerintah, khususnya DPMD agar listrik di Pulau Giliraja tuntas tahun ini. Intinya, tahun 2019 ini listrik di Pulau Giliraja wajib menyala,” kata Sahrul.

Upaya pemerintah untuk menuntaskan persoalan listrik di pulau itu juga dieprtanyakan. Pasalnya, saat ini sudah memasuki akhir tahun 2019. “Sekarang sudah akhir tahun, tahun 2020 sudah tinggal tiga bulan, apapun alasannya listrik wajib nyala sebelum pergantian tahun,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Pendayagunaan Tekhnologi Tepat Guna DPMD Sumenep, Tabrani memastikan, sebelum tahun 2020, listrik di Pulau Giliraja sudah menyala. Kata dia, tahun 2019 anggaran pengadaan terkait listrik di pulau itu mencapai Rp 9 milyar.

Saat ini, kata Tabrani, proses penyelesaian pembangkit listrik di Pulau Giliraja sudah memasuki tahap pengadaan. Termasuk kabel listrik dan lain sebagainya.

“Saya pastikan, bulan Desember ini listrik di Pulau Giliraja nyala,” kata Kabid yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) di DPMD itu.

Kendati demikian, Tabrani tidak bisa memastikan seluruh rumah warga bisa teraliri listrik di tahun 2019. Soal teknis pengelolaan, nantinya kata dia akan diserahkan pada BUMN, yakni PT PLN.

“Soal teknis pengelolaan nanti diserahkan ke PLN. Karena kita tidak ingin membebani masyarakat. Solar bersubsidi (yang digunakan untuk pembangkit listrik) itu kan cuma di PLN. Kalau di pemerintah tidak ada solar bersubsidi,” tukasnya. (Abdus Salam)

Leave a Comment