SAMPANG, Lingkarjatim.com – Satu hari pasca lawatan Bupati Sampang kerumah nenek Nur Hayati (80) di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong akibat hidup dibawah garis kemiskinan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mempertanyakan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab setempat.
Awal cerita, nenek Nur Hayati yang sudah renta diketahui tinggal bersama anaknya di rumah yang masuk dalam kategori kurang layak membuat Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sampang terketuk untuk memberikan santunan, terlebih nenek lansia tersebut hidup disebuah gubuk tidak layak huni dengan kondisi berbaring karena kondisi kesehatan yang dialami.
Kondisi tersebut diperparah dengan kondisinya yang sakit sejak puluhan tahun tersebut belum mendapatkan bantuan dari Pemkab Sampang selama ini, baik bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan dari Pemerintah Desa.
Alan Kaisan Anggota DPRD Kabupaten Sampang mengatakan bahwa langkah Bupati dan Forkompinda Sampang dengan mendatangi langsung gubuk nenek lansia tersebut menjadi jendela pembuka lemahnya kinerja OPD dilingkungan Pemkab Sampang selama ini.
Pihaknya mempertanyakan akurasi sasaran program untuk pengentasan kemiskinan selama ini di Kabupaten Sampang yang diklaim sudah tepat sasaran oleh dinas terkait.
“Pertama apresiasi atas langkah pucuk pimpinan Sampang, namun perlu dicermati kinerja Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya, karena ini menunjukkan bahwa bantuan yang digembor-gemborkan selama ini ada indikasi tidak tepat sasaran,” katanya.
“Nenek Nur Hayati ini salah satunya, kemana program bansos selama bertahun-tahun, apalagi kondisi bangunan yang tidak layak huni,” timpalnya.
Ia juga mengatakan bahwa kondisi yang terjadi pada nenek lansia tersebut menunjukan bahwa kinerja Dinas Sosial yang tidak melakukan pendataan ke tingkat bawah terkait warga miskin yang seharusnya sudah menjadi binaan karena sudah lanjut usia.
“Sudah jelas kalau disana sudah ada program pengentasan kemiskinan baik itu program PKH, BPNT maupun program lainya,” tegasnya.
Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang yang tidak melakukan monitoring dan koordinasi dengan para kepala desa sehingga warga miskin yang berada di desa tersebut agar ditangani oleh pemerintah desa.
“Pemerintah desa setempat paling tidak ketika pendataan mereka harus diusulkan, jadi sangat heran ketika masih ditemukan banyak warga miskin yang tidak terdata dan tertangani oleh pemerintahan desa dan dinas sosial,” tambahnya.
Pihaknya meminta agar Bupati Sampang untuk melakukan evaluasi total baik pejabat struktural maupun program kegiatan di dua dinas tersebut agar tidak ada program yang tidak jelas outcome-nya, sehingga tahun yang akan datang tidak ada lagi orang miskin yang tidak terdata dan tertangani.
“Terutama bagi pendamping bansos yang harus dievaluasi, karena mereka setidaknya menjadi salah satu petugas yang paling dekat daerah masyarakat paling bawah,” tukasnya.
Sebelumnya. Bupati Sampang mengetahui keadaan nenek yang hidup sangat memilukan tersebut ketika tengah blusukan ke bawah untuk melihat langsung kondisi rakyatnya diberbagai pelosok Kabupaten Sampang. Bahkan raut kekecewaan keluar dari orang nomor wahid di Kabupaten Sampang tersebut.
“Kami benar-benar merasa sedih dan kecewa, karena masih ada warga yang kondisinya sudah dan hidup dibawah garis kemiskinan tapi tidak pernah menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT,” kata Bupati Sampang H. Slamet Junaidi.
“Jadi selama ini dimana aparat desa dan petugas sosial kok nggak tahu ada warga miskin yang tidak menerima bantuan,” geramnya. (Abdul Wahed)