SAMPANG, Lingkarjatim.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sampang menilai Karantina wilayah menjadi salah satu solusi untuk memutus mata rantai sebaran virus corona atau Covid-19 di pulau Madura.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sampang, Ubaidillah. Ia mengatakan bahwa semua pihak terkait harus bersama-sama melawan Covid-19 dengan metode karantina wilayah, pasalnya dapat meningkatkan filtrasi atau sterilisasi pergerakan manusia pada akses masuk Madura, seperti akses Suramadu, Bandara Trunojoyo Sumenep serta pintu masuk jalur pelabuhan dipesisir pantai sepanjang di 4 Kabupaten.
“Diluar tindakan itu perlu diimbangi dengan sosialisasi dan penyemprotan fasilitas publik dengan disinfektan, membagikan Masker, dan juga Handsanitizer,” katanya. Selasa (31/03).
Ia juga mengatakan bahwa gerakan lanjutan yang tidak kalah penting adalah, keterlibatan partisipasi struktural pemerintahan, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat Desa/Kelurahan, pendirian Posko waspada Covid-19 dimasing-masing area publik perkecamatan, serta gerakan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama melawan Covid-19.
“Artinya semua pihak dan elemen masyarakat dilibatkan secara aktif untuk percepatan penanganan Covid-19 ini,” tambahnya.
Wakil rakyat yang juga menduduki Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa bagi kaum urbanisasi yang sudah mulai mudik dari kota-6 besar bahkan dari mancanegara diperlukan karantina khusus dan diperiksa secara intensif guna memastikan mereka terbebas dari sebaran virus corona, namun apabila ada yang terindikasi terkena Covid-19, petugas medis bisa mencegah dan menghambat penularan terutama bagi keluarga dekat dan masyarakat luas.
“Selama ini kami melihat semua pendatang dari luar Madura hanya dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan, harusnya petugas medis dengan jeli melihat kondisi masyarakat dari sisi kesehatan setelah sampai pada tujuannya masing-masing,” tegasnya.
Tak hanya itu, pihaknya menilai upaya melawan Covid-19 terlalu birokratik, kurang taktis sehingga mengakibatkan cara penanganan yang lambat dan terkesan kurang punya daya antisipatif, misalnya penyisihan dana DD-ADD yang sebagian di plot untuk program penanggulangan bencana Covid-19.
“Hingga saat ini belum terealisasi dan masih nunggu tahapan pencairan yang makan waktu cukup panjang,” tuturnya.
“Mungkin bagi unit kerja tertentu Covid-19 dinilai belum darurat, sehingga proses melawan Covid-19 saat ini belum jalan di Desa-desa, terkecuali bagi Kades yang itupun sebagian kecil yang punya inisiatif sendiri bersama masyarakatnya,” timpalnya.
Pihaknya berharap langkah penanggulangan sebaran virus corona tersebut dilakukan dengan sistematis dan terstruktur dengan tetap memperhatikan pentingnya keselamatan masyarakat disemua lapisan.
“Mari kita semua bangun kesadaran proteksi diri dengan baik, waspada namun tetap tenang, ikuti arahan dan himbauan pemerintah dalam menyikapi wabah Covid-19,” tandasnya.(Abdul Wahed)
