SAMPANG, Lingkarjatim.com – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, angkat bicara soal polemik realisasi Alokasi Dana Kelurahan (ADK) Kota Sampang yang berujung pada mangkirnya Camat Kota beserta kontraktor pelaksana dari pemanggilan Komisi I DPRD setempat.
Abdussalam Ketua BK DPRD Kabupaten Sampang mengatakan bahwa ketidakhadiran kepada Camat Sampang, Lurah se Kabupaten Sampang, Barjas pembangunan, pihak DPRKP, kontraktor pelaksana, Konsultan perencanaan serta pengawas dalam realisasi anggaran Dana Kelurahan tersebut dinilai mencederai kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Sampang.
“Saya sangat menyayangkan cara eksekutif dan pihak terkait dalam pemanggilan itu, karena jelas mencederai hubungan kedua belah pihak,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa, ketidakhadiran pemanggilan tersebut memunculkan dugaan negatif terhadap realisasi program yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Sampang, pihaknya juga menduga ada kelompok tertentu yang mengkomando ketidakhadiran pihak-pihak terkait.
“Kalau memang tidak ada yang salah kenapa harus mangkir, kalau seperti ini jangan salahkan jika ada dugaan kemufakatan jahat yang dilakukan dengan alokasi dana kelurahan itu,” tambahnya.
“Kami berharap pucuk pimpinan birokrasi di Kabupaten Sampang mengambil sikap tegas terhadap pejabat yang bermain api di Kota Bahari, sehingga tujuan Sampang Hebat dan Bermartabat dapat tercipta,” tegasnya.
Sementara itu. Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi mengatakan, pihaknya melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua DPRD setempat meminta Bupati Sampang untuk menghadirkan pejabat ADK. Namun, semuanya tidak mengindahkan undangan tersebut.
“Pemanggilan pertama hadir, kedua dan ketiga kompak semua yang ditujukan tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas. Untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD,” katanya
Ditempat yang sama Sekretaris Komisi I DPRD Sampang H Aulia Rahman mengatakan, pada saat pemanggilan yang tidak hadir. Pihaknya melakukan Sidak ke Kantor Camat dan Lurah. Tapi, pada waktu sidak Minggu yang lalu Camat dan lurah tidak bisa ditemui.
“Kita tidak ingin di hormati secara personal. Namun, hargailah lembaga DPR ini. Apabila tidak ada keterbukaan seperti ini, apa mungkin Sampang bisa hebat bermartabat,” timpalnya.
(Abdul Wahed)
