SUMENEP, Lingkarjatim.com — Kebijakan pemerintah merubah bantuan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) nampaknya tidak berjalan mulus. Sejumlah persoalan klasik masih terjadi, khususnya di Kabupaten Sumenep.
Salah satu persoalan itu, perihal kualitas beras yang merupakan bagian dari BPNT. Beras yang diberikan atau dibeli oleh keluarga penerima manfaat (KPM) ke e-Warong di setiap desa menuai persoalan, utamanya kualitas beras yang di bawah harapan.
Baru-baru ini, masyarakat Desa Banmaleng, Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting mengeluhkan kualitas beras BPNT yang hancur dan tidak layak konsumsi. Kemudian, suplayer beras ke pulau itu mengklaim rusaknya beras tersebut terkena air laut saat proses distribusi. Cuaca buruk disebut menyebabkan hal itu terjadi.
Baru-baru ini, viral seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menyebut beras kualitas baik memang bukan untuk orang miskin. Beras bagus hanya layak dikonsumsi oleh orang kaya. Kejadian itu, ditengarai terjadi di Kecamatan Peragaan.
“Jadi kalau ada yang bertanya berasnya 10 kilo, 10 kilo Pak. Berasnya cocok?, Ya karena beras medium Buk, ya seperti itu Buk. Kalau minta seperti nusa indah buk, ya bukan untuk konsumsi orang miskin itu,” kata lelaki itu menggunakan Bahasa Madura di hadapan KPM.
Mengapa beras kulitasnya kurang bagus, karena BPNT tahun 2019 hanya Rp 110 ribu. Tahun 2020 ini, kata dia dalam video itu BPNT naik menjadi Rp 150 ribu. “Tahun 2020 per KPM itu Rp 150 ribu. Berasnya insyaAllah lebih bagus. Ditambah minyak dan gula,” katanya lagi dalam Bahasa Madura.
Kemudian, video itu mendapat kecaman dari masyarakat Kecamatan Peragaan. Parahnya, dalam video tersebut juga terlihat bersama TKSK itu dua orang ASN. Salah satunya, ditengarai orang yang berkedudukan penting di Dinas Sosial Sumenep.
Tidak hanya persoalan video itu, warga mengaku mendapat beras bervariasi. Padahal, sebelumnya, berdasarkan informasi yang diterima KPM, mereka akan menerima 10 Kg beras beserta telur. Bahkan, dalam sebuah video lain yang tersebar, saat ditimbang, beras dalam sak warna putih hijau itu seberat 9,48 Kg.
“Beras yang kami terima berbeda beda mas, tidak sampai 10 Kg, hal ini menjadi perdebatan dengan e-warong yang kemudian pendamping TKSK mengintervensi pemuda dan ibu-ibu yang ada di salah satu agen tersebut agar mengakui bahwa berat beras yang di terima dan yang lainnya berbobot 10 kg,” kata warga Kecamatan Peragaan yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
Warga juga membernarkan, sebenarnya kualitas beras yang mereka terima tidak sesuai harapan. “KPM ini sudah rugi sebenarnya mas, mulai dari kwalitas dan kwantitas dari suplayer itu sangat tidak sesuai dengan apa yang di pedoman umum BPNT dan keinginan masyarakat, berasnya hancur, bau dan kotor,” tambahnya.
Persoalan lain, saat KPM ngambil beras di e-warong dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), nama KPM justru tidak sama dengan nota atau struk yang diterimanya. Kejadian ini terjadi disalah satu desa di Kecamatan Guluk-Guluk.
Bahkan, penerima sudah mengadukan apa yang dialami itu pada Anggota DPRD Sumenep, Suwaifi Qoyyum. Parahnya, KPM tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi haknya. Karena saldo ATM tersebut sudah tidak ada, atau selesai digesek.
“Ini sudah saya sampaikan ke pihak Bank Mandiri sebagai penanggungjawab di Sumenep, waktu itu Plt Dinsos yang nelpon. Kemarin pada saat audiensi kita juga sudah sampaikan lagi hal itu ke pihak Bank Mandiri, karena yang saya sampaikan ketika di telpon itu tidak ada penyelesaian sama sekali,” kata Suwaifi
“Dan parahnya, Bank Mandiri justru beralasan tidak ada laporan dari pendamping di bawah. Terus kita yang berbicara ini apa? Dianggap bukan laporan?,” kesalnya.
Bank Mandiri pun diminta untuk segera mengentaskan persoalan itu. Bank Mandiri juga diminta bertindak tegas jika persoalan itu terkait kesalahan sistem yang menyebabkan masyarakat tidak bisa menerima haknya.
Sementara, Kepala Cabang Bank Mandiri Sumenep, Sony Minarsa saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon oleh media mengakui ada sebagian sistem miliknya yang bermasalah. Sehingga sesuai informasi di bawah, ada yang menggesek KKS justru yang keluar struk atas nama orang lain. “Yang namanya apa saja kan bisa bermasalah, gitu,” jelasnya.
Dia menyebut memang ada sebagian dari bukan penerima PKH BPNT yang memaksakan diri untuk melakukan transaksi di mesin E Warong. “Laporan tim kami itu kalau penerima PKH murni memang ada yang nol saldo, jadi murni kosong. Tapi kalau sistem kami (bermasalah), memang tidak sempurna,” tambahnya.
Dia meminta, apabila ada permasalahan dilapangan soal Bank Mandiri yang menjadi penanggungjawab BPNT, supaya segera melaporkan ke Bank Mandiri Sumenep
Sementara itu, sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Muhammad Ikhsan berjanji akan menuntaskan segala persoalan sosial yang ada di Kabupaten Sumenep. Termasuk persoalan keluhan warga terkait PKH dan BPNT.
“Ketika ada orang merintih, ada masyarakat yang mungkin mengeluh masalah-masalah PKH ataupun BPNT, itu menjadi target kami untuk diselesaikan dan dituntaskan secara baik,” kata mantan Kabid Pemuda dan Olahraga Disparbudpora Sumenep itu. (Abdus Salam)
