BPN Dituding Menjadi Sarang Maling, Begini Tanggapan Anggota DPR RI, Ra Imron

Anggota komisi II DPR RI, Ra Imron Amin

BANGKALAN, Lingkarjatim.com– Beberapa hari yang lalu Rumah Advokasi Rakyat bersama dengan puluhan santri mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bangkalan.

Pelayanan yang dianggap masih buruk, bahkan mereka menuding kantor BPN Bangkalan menjadi sarang maling. Sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum Cakraningrat juga pernah mendatangi kantor BPN Bangkalan menyangkut masalah yang sama yaitu pelayanan yang dianggap masih buruk.


Saat media lingkarjatim berdiskusi bersama Anggota Komisi ll DPR RI, Ra Imron Amin angkat bicara, menurutnya permasalahan seperti tumpang tindih kepemilikan sertifikat serta masih lamanya proses pelayanan seharusnya tidak terjadi, karena tekhnologi sudah sangat canggih.


“Banyaknya permasalahan Itu seharusnya tidak terjadi, sekarang jamannya sudah canggih, tinggal mau atau tidak berbenah, apalagi presiden Jokowi sudah memberikan perhatian khusus untuk bidang pertanahan ini agar tidak lagi berbelit-belit dan dipersulit, namun faktanya dilapangan masih banyak laporan masyarakat yang mengatakan bahwa balik nama saja masih membutuhkan waktu yang cukup lama sampai 3 bulan bahkan ada yang bilang lebih lama” ucapnya Sabtu, (11/01).

Baca Juga :  Ini Dia Kabar Baik dari Bonceng


Ra Ibong, panggilan akrabnya mengatakan bahwa seharusnya segala proses dilakukan secara transparan dan bisa di akses oleh masyarakat umum sehingga tidak ada yang namanya saling curiga antara pejabat dan masyarakat.
“Sekarang sudah eranya teknologi, semua serba canggih sehingga segala proses seharusnya dilakukan secara transparan, terdokumentasi digital dan bisa diakses oleh masyarakat luas sehingga tidak ada lagi saling curiga, karena sudah tidak ada lagi celah bagi oknum untuk bermain-main,” lanjutnya.

Maka untuk hal ini, Ra Ibong bermaksud akan membawa dan membahas permasalahan ini di rapat internal komisi II DPR RI.

“Nanti akan kami bahas di rapat internal komisi untuk di evaluasi dan dilakukan pembenahan bagaimana permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi di Jawa Timur, khususnya di Madura, karena ini termasuk masalah serius dan mendasar di masyarakat, bahkan kalau di Madura tanah masuk pada tingkat harga diri dan yang merasa punya hak atas lahan tersebut biasanya akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan,” ucapnya menjelaskan tipologi masyarakat Madura serta berharap akan mendapat respon dan perhatian khusus dari BPN pusat, dan juga BPN Jawa Timur sehingga permasalahan tumpang tindihnya kepemilikan sertifikat dan lain-lain tidak terjadi lagi sebagai langkah antisipasi agar segala kemungkinan yang tidak di inginkan tidak terjadi di masyarakat bawah. (Hasin)

Baca Juga :  Korkab PKH Sumenep Mendukung Rencana Dinsos Labelisasi Penerima Bantuan Sosial

3 COMMENTS

  1. Dimana2 BPN emang seperti itu, seolah2 saja Presiden bagi2 sertifikat, tapi pada kenyataan’nya orang urus surat tanah di peras sm oknum, dan tidak pernah di tertibkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here