BK DPRD Sumenep Terbentuk, Kader PDIP dan Demokrat Tersingkir

Suasana Rapat Pemilihan Anggota BK DPRD Sumenep Dipenuhi Interupsi

SUMENEP, Lingkarjatim.com — Dihujani interupsi dan walkout Fraksi Demokrat dan PDIP. Pemilihan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep jalan terus. Rapat yang berlangsung hingga larut itu akhirnya memilih politikus PKB Samioddien sebagai ketua. Sementara Nurussalam dari Fraksi Gerindra jadi Wakilnya. 

Tiga nama lain peraih dukungan terbanyak yaitu  H Latib (fraksi PPP), Suharinomo (Fraksi PAN) dan Mohammad Yusuf (Fraksi gabungan Nasdem Hanura Sejahtera) sebagai anggota Badan Kehormatan.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir sudah ribut sejak dimulai. Fraksi PDIP yang didukung Demokrat menginginkan proses pemilih anggota BK melalui one man one vote: satu orang memilih satu anggota.

Sedangkan fraksi lain diantaranya PKB, PAN dan PPP. Mengusulkan pemilihan sistem paket: satu orang dapat memilih 5 Anggota BK sekaligus. Suasana pun menjadi riuh hingga harus dua kali diskors karena pimpinan rapat lebih setuju sistem paket.

Baca Juga :  Komisi III DPRD Sumenep Rekom Tambak Udang Desa Badur Ditutup

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Zainal Arifin menilai, mekanisme itu sangat tidak demokratis. Keputusan yang diambil pimpinan DPRD dinilai tidak masuk akal. Dia menduga keputusan itu agar tak kader PDIP dan Demokrat dalam badan kehormatan.

“Saya meyakini kinerja pimpinan yang sekarang seperti ini ada maksud untuk menyelamatkan diri. Karena ada banyak hal pelanggaran – pelanggaran yang mereka lakukan,” kata Zainal kepada sejumlah media.

Senada dengan Zainal, Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Akhmad Zainur Rakhman juga menilai mekanisme pemilihan dengan sistem paket itu tidak demokratis. Bahkan dalam DPRD periode sebelumnya,  Pemilihan sistem paket selalu ditolak.

“Ketika satu memilih lima, ini kan sudah dilakukan lobi-lobi di luar. Kami menganggap sangat tidak demokratis. Katanya.

“Kami tidak mau terulang. Kenapa kami minta one man one vote, biar BK ini dibentuk berdasarkan pilihan orang per orang. Kami pasti memilih yang paling ideal. Terlepas sudah ada komunikasi politik itu biasa. Tapi proses yang berjalan itu harus demokratis,” Zainal menambahkan.

Baca Juga :  Bantu Cegah Corona, DPRD Sumenep Pangkas Lima Miliar Anggaran Perjalanan Dinas

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, A Hamid Ali Munir menanggapi santai tudingan dan walk outnya dua fraksi itu. Ia menganggapnya hanya sebagai dinamika politik.

“Itulah demokrasi. Itulah dinamika yang ada. Karena kami tidak bisa melakukan sesuatu, dengan sungguh terpaksa harus kita laksanakan. Karena ini suatu tuntutan dan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan dan BK harus terbentuk,” kata Hamid. (Abdus Salam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here