Biaya Daftar Ulang di Sejumlah SMA Mahal, Dewan Pendidikan Sumenep Angkat Bicara

Foto ilustrasi

SUMENEP, Lingkarjatim.com – Program pendidikan gratis dan berkualitas (tis tas) yang dicanangkan oleh gubernur jawa timur nampaknya mengalami kendala ,salah satunya di Sumenep, Jawa Timur. Pasalnya, sejumlah sekolah di Sumenep diketahui masih melakukan pungutan terhadap siswa, khususnya siswa baru.

Kabar adanya pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah itu menguat saat pelaksanaan PPDB 2019 jenjang SMA. Sejumlah siswa baru disalah satu sekolah, dikenakan biaya daftar ulang yang cukup fantastis, yakni ada yang mencapai Rp 3 juta.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Pendidikan Sumenep (DPKS), Badrul Arrozi mengatakan, pihaknya tidak bisa serta merta mengambil tindakan, karena sekolah tingkat menengah atas saat ini sudah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Kendati demikian, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Disdik Jatim. Hal itu, kata dia merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan, khususnya di kabupaten berlambang kuda terbang.

“Alhamdulillah, tadi malam (30/06/19) secara resmi, kami sudah bertemu dan berkordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim di ruang pertemuan di Hotel 88 Surabaya. Kita juga menyampaikan banyak hal terkait problem pendidikan di daerah, termasuk dugaan pungli jenjang SMA,” terang Badrul, Senin (01/07/2019) melalui sambungan whatsAppnya.

Mantan aktivis PMII Pamekasan itu megatakan, pihaknya akan melakukan investigasi langsung ke sejumlah SMAN terkait hal tersebut, untuk nantinya disampaikan ke Disdik Jatim dan dilanjutkan ke Gubernur Jatim.

“DPKS tidak mau program luhur Gubernur bidang pendidikan dirusak di tengah jalan. Apalagi, masalah pungutan di sekolah sudah di atur dalam Permendikbud 75 Tahun 2016. Kita akan evaluasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah penarikan keuangan yang dilakukan di SMA,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah sekolah SMA Negeri di Sumenep diketahui menentukan biaya daftar ulang yang cukup fantastis. Salah satunya di SMAN 2 Sumenep yang mencapai Rp 3 juta. Dari uang tersebut, Rp 1,5 juta adalah sumbangan pembangunan Mushalla sekolah.

Kepala Sekolah SMAN 2 Sumenep, Suhermono mengatakan, biaya tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak sekolah, komite, dan wali siswa. “Untuk SPP memang dihapus, tapi untuk kegiatan dan layanan lainnya termasuk peningkatan kompetensi perlu biaya sehingga perlu partisipasi masyarakat termasuk Wali murid,” katanya. (Lim)

Leave a Comment