Banyak Petani di Socah Tak Tercover Pupuk Subsidi, Dewan Minta Penyuluh Jemput Bola

BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Anggota Komisi B DPRD Bangkalan, Abdul Azis meminta penyuluh pertanian di Kabupaten Bangkalan khususnya di Kecamatan Socah agar lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap para petani.

Hal itu lantaran masih banyak petani di Bangkalan khususnya di Kecamatan Socah belum tercover pupuk bersubsidi. Apalagi mulai 1 September 2020, pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani.

Azis mengatakan, pada musim tanam tahun ini, kecamatan Socah hanya mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sebanyak 57 ton, sedangkan jumlah petani di Socah sekitar 3 ribu.

“Kemungkinan pendataan dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) masih kurang, sehingga jatah pupuk bersubsidi berkurang, Karena jatah pupuk bersubsidi ini sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” ujar dia, Rabu (09/09).

Azis mengaku iri dengan kecamatan lain yang mendapatkan jatah lebih banyak, padahal dari segi lahan pertanian masih jauh lebih sedikit dari kecamatan Socah.

“Jika dibandingkan dengan kecamatan Geger misalnya, disana mendapatkan jatah sekitar 300 ton. Ini kan tidak seimbang, ini ada apa?,” Katanya.

Menurutnya sangat ironis, karena di Kabupaten Bangkalan petani yang terdata hanya 64 ribu dan yang mendapatkan kartu tani hanya 16 ribu. Padahal sosialisasi kartu tani sudah dilakukan sejak tahun 2017. Akan tetapi hasilnya masih minim.

“Saya perkirakan petani di Bangkalan ini lebih dari 500 ribu, tetapi yang mendapat kartu tani masih sangat sedikit, ini kan berarti kurang gregetnya dari penyuluh,” kata dia

Untuk itu dia berharap ke depan penyuluh kecamatan maupun dari dinas pertanian tidak menunggu bola dalam melakukan pendataan, tetapi harus jemput bola turun ke lapangan.

“Masyarakat di Bawah ini kan banyak yang tidak paham, makanya saya harap penyuluh ini turun ke lapangan agar para petani ini bisa terdata dan masuk ke RDKK,” ucap dia.

Sementara itu, koordinator penyuluh pertanian kecamatan Socah, Supriyono mengaku, pihaknya sudah turun ke lapangan melakukan sosialisasi dan pendataan. Akan tetapi sejauh ini masih banyak petani yang belum sadar untuk berkelompok.

“Kami tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi agar para petani segera mendaftar ke kelompok,” kata dia.

Selain itu, dia menjelaskan, kendala lain yang menyulitkan pendataan adalah para petanin sulit dimintai data, seperti kartu identitas.

“Masyarakat itu kalau dimintai KTP tendensinya dapat bantuan, sehingga menyulitkan kita untuk melakukan pendataan,” jelas dia.

Terkait kuota pupuk bersubsidi di setiap daerah, Supriyono mengaku, itu adalah wewenang pemerintah pusat, pihaknya hanya memfasilitasi penyampaian teknologi pertanian.

“Itu yang menentukan dari pusat, bukan kami atau dinas pertanian, jadi kami tidak mengetahui perihal pemetaan dan penentuan jatah itu,” ucap dia. (Moh Iksan).

Leave a Comment