SAMPANG, Lingkarjatim.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Kabupaten Sampang menggelar demonstrasi menuntut agar bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengendap di Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat segera dicairkan, tercatat sejak 2017-2018 ada 2.727 buku tabungan plus ATM yang jumlahnya mencapai Rp. 7 miliar.
Padahal sebelumnya, pendamping PKH telah melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Sosial setempat yang kemudian diteruskan kepada Kementrian Sosial sebagai leading sektor program kesejahteraan masyarakat miskin tersebut, namun upaya tersebut dikandaskan oleh Bank BRI sebagai penyalur.
“Seharusnya, Bank BRI bekerja dengan profesional sebagai mitra penyalur dengan pihak Kementerian Sosial dan Pemkab Sampang,” kata tamsul, Koordinasi Aksi. Rabu (21/08/19).
Dikatakannya, inkonsistensi Bank BRI sebagai Bank penyalur juga terlihat beberapa bulan terakhir, dimana Bank BRI secara mengejutkan melakukan pembuatan Buku Tabungan plus ATM kepada sejumlah penerima manfaat tanpa sepengetahuan pendamping setempat dengan alasan adanya gesekan dari sejumlah masyarakat.
Dilanjutkan, dari beberapa masalah yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa Bank BRI bukanlah mitra yang baik dengan Pemkab Sampang, bahkan terkesan mengambil manfaat dari program sosial tersebut.
“Inikan aneh, tiba-tiba sebagian masyarakat dibuatkan Buku Tabungan dan langsung dicairkan,” tegasnya.
Dengan demikian, pihaknya menuntut agar Bank BRI segera menyalurkan sisa Buku Tabungan penerima manfaat yang kini mengendap, kedepankan nasabah Bansos PKH, pecat secara tidak hormat pegawai Bank BRI yang menjadi otak penahanan bantuan PKH, Bank BRI harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku di cabang ataupun disemua unit kerja.
Sementara itu, Anang Megacahyo. W dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan identifikasi atas beberapa kasus yang kini sedang terjadi saat ini, karena pada 2016 dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) bahwa ada beberapa rekening yang tidak tersalurkan, sehingga hasil pertemuan tersebut masih dilakukan pemilahan.
“Diidentifikasi dulu mana yang masih memenuhi syarat disalurkan atau dikembalikan ke Kas Negara,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya langsung menerjunkan sejumlah tim dari Kemensos untuk survey langsung ke sejumlah lokasi di Kabupaten Sampang, salah satunya di daerah kecamatan Omben, ternyata ada beberapa KPM yang berhak menerima manfaat namun ada kendala untuk pencairan yang tertunda.
“Setelah kami kroscek ternyata ada beberapa KPM yang belum diterbitkan buku tabungan,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang meneliti adanya pembuatan buku tabungan yang langsung disalurkan tanpa diketahui oleh pendamping yang bersangkutan, karena setiap unit kerja Bank BRI sudah memiliki SOP yang mengikat.
“Kalau diluar ketentuan maka kami akan melayangkan rekomendasi kepada pimpinannya untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
“Kami akui kalau SOP Bank penyalur sudah jelas, tapi memang ada beberapa petugas yang belum memahaminya,” tandasnya.
Perlu diketahui, dalam aksi gabungan tersebut terdiri dari Lembaga Swadaya (LSM) MDW, JCW, Jaka Jatim, KPKN, Formabes, GMBI, PAKSI, KPK RI, KPK Nusantara, Laskar Trunojoyo. Dengan jumlah massa sekitar 130 orang, korban 6 orang. Start Pasar Srimangunan Pukul 09.00 WIB. (Hyd/Lim)