Rapat Banggar Timgar
BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Pada pertemuan yang membahas KUA/PPAS APBD 2018 Selasa kemarin (31/10/2017), Mahmudi Salah satu anggota Banggar DPRD Bangkalan mengatakan ada catatan merah, diantaranya kosongnya jabatan kepala dinas di Dinas PUPR dan minimnya serapan anggaran yang dilakukan oleh beberapa OPD tahun lalu.
Menurut catatan Mahmudi, Selain itu ada beberapa Dinas yang kepalanya sering tidak masuk mulai dari tiga bulan terkahir. Hal itu lantas menjadi pertanyaan besar politisi Hanura itu. Sebab menurutnya jika sampai bulan Desember nanti tetap dalam kondisi demikian maka dampak nya akan terlihat pada realisasi anggaran.
Artinya Realisasi Anggaran Tahun 2017 akan sulit direalisasikan. Logika pikir kalau ini tidak cepat mendapat penanganan, maka nanti yang melaksanakan kesepakatan KUA-PPAS ini siapa?. ” jadi kesalahan tahun lalu jangan sampai terjadi lagi,’’ Jelasnya.
Menyikapi pernyataan itu Inspektorat Bangkalan Hadari, Mengatakan secara normatif dirinya menunggu keputusan dari Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad selaku pejabat tertinggi, sebab sejatinya dirinya hanya membantu Bupati.
Mengenai permasalahan dengan Kepala Dinas PUPR, Roosli Suharjono, yang dikabarkan mengundurkan diri, Hadari mengatakan sejatinya kepala PUPR tersebut masih menjalankan tugas seperti biasanya.
“Seperti halnya tanda tangan masih tetap dilakukan, Contoh saja andai saja gaji pegawai tidak ditandatangani, maka gaji pegawai tidak akan dibayar,” kata Hadari.
Ditanya soal keberadaan Roosli Suharjono saat ini, Hadari mengatakan kemungkinan karena persoalan psikologis yang diterimanya. Pihaknya mengaku tidak bisa mengintervensi masalah psikis.
“Barangkali beliau masih trauma dengan kejadian pada waktu itu, masih perlu waktu untuk menyikapi persoalan ini,” jelasnya dihadapan Banggar. (Zan/Lim)
