SAMPANG, Lingkarjatim.com – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Sampang dibuat geleng-geleng kepala atas penjelasan tentang realisasi anggaran Penanganan Covid-19 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat. Kondisi tersebut terjadi saat koordinasi antara Banggar DPRD Kabupaten Sampang dengan TAPD setempat. Jumat (08/05/20).
Pasalnya dalam sesi dialog dengan OPD terkait ditemukan sejumlah sajian data yang tidak bisa dijabarkan sebagai rasionalisasi anggaran yang telah terserap dalam upaya meminimalisir sebaran virus corona atau covid-19 di Kabupaten Sampang.
“Ini sama saja kami (Banggar, red) berbicara dengan kumpulan peramal,” kata Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sampang. Moh. Iqbal Fathoni.
“Data pengajuan dan serapan sudah lengkap, tapi saat ditanya rinciannya tidak bisa menjabarkan dengan rinci, inikan aneh,” timpalnya.
Bukan hanya sajian data yang diduga bermasalah, namun juga ditemukan adanya serapan anggaran yang difokuskan kepada relawan dan tenaga medis yang hingga kini tidak terealisasi.
“Laporan yang kami terima sejumlah tenaga medis dan relawan covid-19 dilapangan belum menerima upah, sehingga kami khawatir nanti terjadi kegiatan mogok kerja yang jelas akan mengganggu proses penanganan sebaran covid-19,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa terpenting adalah keselamatan para tenaga medis dan relawan di lapangan, pasalnya Pemkab Sampang telah menyediakan anggaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) sebesar Rp.2.213.600.000 untuk pengobatan habis pakai dan alkes.
“Sayangnya ketika kita melakukan Sidak beberapa waktu lalu kami melihat ada petugas yang masih menggunakan masker dengan membeli sendiri, jadi kemana anggaran yang sudah ada,” tanyanya.
Pihaknya berharap untuk rapat koordinasi selanjutnya dapat dipersiapkan antara sajian data beserta rinciannya, sehingga keterbukaan informasi terhadap publik dari proses penanganan sebaran virus Corona dapat diketahui secara langsung oleh masyarakat luas.
“Kami harap semangat Bupati dan Wakil Bupati Sampang juga berjalan lurus dengan kinerja dinas terkait,” harapnya.
Sementara itu. Ketua TAPD Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan Banggar DPRD Kabupaten Sampang untuk berkoordinasi tentang penanganan dan serapan anggaran covid-19.
“Ada beberapa dinas terkait yang ditugaskan langsung untuk melakukan penanganan dari berbagai sisi, salah satunya Dinkes, BPBD, Diskominfo, Dishub ndan beberapa dinas terkait lainnya,” katanya.
“Memang ada sedikit ketidakpuasan dari hasil rapat tentang rincian anggaran, tapi telah disepakati akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan baik dengan banggar ataupun dengan komisi kemitraan,” tambahnya.
Pihaknya menjamin adanya keterbukaan informasi kepada publik terkait proses penanganan ataupun yang berhubungan dengan anggaran untuk bencana non alam tersebut, sehingga pihaknya siap melakukan koordinasi dengan legislatif dan pihak terkait lainnya. (Abdul Wahed)