BANGKALAN, Lingkarjatim.com – Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (kopri) cabang Bangkalan meminta pemkab Bangkalan segera merealisasikan rumah aman (shelter) untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal itu disampaikan saat mereka beraudiensi dengan Bupati Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (09/09).
Selain shelter, kopri juga meminta beberapa poin lain, diantaranya call center khusus korban kekerasan Perempuan dan anak dan kehadiran serta keberpihakan pemerintah terhadap korban.
Ketua Kopri Bangkalan, Nur Hidayah mengatakan, audiensi dengan beberapa permintaan itu dilakukan lantaran mereka merasa punya tanggungjawab moral untuk terus mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bangkalan.
“Ini kita lakukan karena akhir-akhir ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin marak terjadi di Bangkalan, dan ini menjadi tugas kita untuk terus mengawal,” ujar dia usai audiensi.
Selain itu, Nur Hidayah juga mengatakan, sejauh ini di Bangkalan belum ada tempat yang benar-benar aman untuk ditempati oleh para korban, sehingga korban merasa takut untuk melapor karena keamanannya tidak terjamin.
“Karena itu juga kita audiensi ke Bupati untuk menanyakan seberapa jauh kehadiran pemerintah Bangkalan dalam penanganan kasus semacam itu, khususnya terhadap korban,” kata dia.
Menanggapi permintaan itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, rumah aman itu akan direalisasikan pada tahun anggaran 2021. Sebab menurut dia realisasi rumah aman itu membutuhkan proses dan prosesnya harus sesuai dengan regulasi.
Selain itu, Ra Latif juga memaparkan, saat ini salah satu target pembangunan di Kabupaten Bangkalan adalah menjadikan Bangkalan menjadi Kabupaten Layak anak (KLA).
Dalam KLA ini, lanjut dia, tidak hanya dituntut dalam hal kesehatan anak namun juga program perlindungan terhadap anak dan perempuan, termasuk fasilitas serta regulasi di dalamnya.
“Karena itu saat ini melalui berbagai pihak terkait, pemerintah Kabupaten Bangkalan tengah membangun berbagai keperluan terkait tercapainya Kabupaten layak Anak serta perlindungan bagi perempuan. Karena itu masukan dari PMII ini juga menjadi sumbangsih bagi kami dalam pencapaian KLA dan perlindungan bagi perempuan,” paparnya.
Terkait call center, Ra Latif mengatakan, di Bangkalan sudah ada, namun sifatnya umum, untuk itu dia berjanji akan membuat call center yang khusus untuk pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kalau untuk kehadiran pemerintah, sejauh ini pemerintah sudah hadir dengan cara memberikan bantuan dan sebagainya, salah satu contoh kasus Pemerkosaan di Kokop,” ucap dia. (Moh Iksan).